Jakarta, innews.co.id –  Bagi salah satu calon ketua umum PP IPPAT, Firdhonal, SH., SpN., hasil Kongres IPPAT ke-7 di Makassar, cacat hukum. Tidak ada jalan lain, kecuali Kongres Luar Biasa (KLB), baik itu proses pemilihan calon ketua umum maupun Majelis Kehormatan Pusat (MKP).

“Dari awal sebenarnya kita sudah prediksi bakal terjadi ketidakpatutan. “Kami sudah sampaikan kepada Pengurus Pusat maupun Ketua Pengwil sebelum kongres agar diperhatikan tata cara penyelenggaraan kongres menurut Anggaran Rumah Tangga (ART),” tutur Firdhonal.

Perbedaan suara antara caketum dengan MKP yang seharusnya tidak terjadi

Dikatakan Firdhonal, kabarnya, pembentukan ketua presidium saja bermasalah. Lain yang dicalonkan, lain lain yang terpilih. Demikian juga penyelenggaraan kongres, tidak jelas berapa jumlah peserta yang sesungguhnya. Pagi hari kedua, saat pembukaan kongres, kalau tidak salah peserta berjumlah 3.807 orang. Jam 18.00 WITA jumlah peserta naik menjadi 4.000-an. Saat mau pemilihan, lain lagi jumlahnya. Ini kan sudah tidak benar lagi. Harusnya yang mengurus tim pemilihan, bukan IT dari EO. Sementara berapa angka pasti peserta dipegang oleh mantan Ketum PP IPPAT. Presidium hanya dapat laporan jumlah peserta dari mantan Ketum. Jadi, sudah tidak transparan. 

“Surat suara juga bermasalah. Karena awalnya ada 5 caketum dan 7 calon MKP. Kenapa saat di Makassar sudah dicetak foto, tapi dianulir lagi di kongres hanya karena yang bersangkutan tidak hadir. Kenapa juga Syafran Sofyan masuk ke MKP, sementara sebelumnya dia sudah ditetapkan sebagai caketum di pra kongres. Para caketum sudah buat pakta integritas tidak boleh mundur apa pun yang terjadi,” urainya.

Sebagai caketum, lanjut Firdhonal, saya melihat sendiri ada yang tertangkap salah seorang PPAT dari Malang yang membawa 2-3 surat suara. Ternyata, ada banyak PPAT yang tertangkap membawa kertas suara ganda. “Kita serahkan ke presidium, tapi tidak diproses lebih lanjut. Harusnya, dibuatkan berita acara dan yang bersangkutan tidak boleh memilih lagi,” tandasnya.

Berdesakan di pintu masuk

Demikian juga laporan dari saksi bahwa ada PPAT yang mencoblos dua nama. Yang satu dirobek, yang satu dimasukkan. Itu harusnya disita. Juga surat suara dicetak 5.000 di Makassar dan 550 buah di Jakarta.

Karena itu, Firdhonal mengatakan, melihat fakta-fakta di lapangan, jangan salahkan orang menuduh ada kecurangan. 

“Saya tidak mempermasalahkan siapa yang menang, tapi proses penyelenggaraan pemilihan cacat hukum,” tandasnya.

Ditambahkannya, rekan kita Julius Purnawan juga tahu akan hal itu dan sempat marah-marah. “Kalau begini caranya kita adakan pemilihan ulang 6 bulan ke depan,’ ujar Firdhonal menyitir ucapan Julius saat acara kongres.

Suasana pemilihan

Usai pemilihan, para caketum dikumpulkan oleh ketua dan wakil ketua presidium. “Kami sudah menyatakan tidak setuju,” ucapnya. Lalu disepakati, dimulai perhitungan, tapi kalau terjadi permasalahan, maka akan diselesaikan lebih dulu, baru pelantikan. Ternyata, tidak demikian. Karena banyak surat suara yang double, rusak, dan berselisih.

Saya lihat sendiri, ada banyak anggota IPPAT yang karena berdesak-desakan di ruang pemilihan, memilih keluar dan kembali ke penginapan masing-masing. “Mungkin ratusan orang yang memilih tidak ikut memilih saat itu. Tapi kenapa saat pemilihan dikatakan suaranya klop dengan jumlah peserta yang memilih. Itu aneh. Banyak keganjilan,” imbuhnya.

Menurut Firdhonal, ini satu-satunya kongres yang terlalu banyak masalah semenjak adanya IPPAT. Kenapa? Karena tidak diantisipasi. 

Dia mengkritisi tugas presidium yang hanya mengawal jalannya persidangan, bukan ikut-ikutan menghitung surat suara. Pemilihan itu urusan tim pemilihan. 

Setelah perhitungan suara, mendadak microphone menghilang entah kemana. Setelah ketahuan siapa pemenangnya, saya tidak melihat ada pengesahan dari anggota. Ini kongres, jadi apa pun hasilnya harus disahkan oleh seluruh anggota. Yang ada, tim pemilihan langsung memberikan hasil perhitungan kepada presidium yang langsung membacakan dan ketok palu. 

Duduk lesehan

“Jadi, keputusan soal pemilihan adalah keputusan presidium, bukan keputusan kongres. Dan, ketum yang terpilih juga berasal dari presidium, bukan hasil kongres,” cetusnya seraya mengatakan, saksi dari 3 caketum tidak ada yang menandatangani berita acara pemilihan.

Tidak dilantiknya MKP itu juga suatu keganjilan. Kalau alasannya sudah dipanggil, tapi tidak datang, itu bukan alasan. Menyikapi berbagai persoalan tersebut, menurut Firdhonal, KLB adalah harga mati. “Dalam KLB harus dilakukan lagi pemilihan ulang, baik ketum maupun MKP. Kalau tidak mau melakukan itu, pihak-pihak yang dirugikan silahkan mengajukan gugatan. Biar nanti hakim yang menilai apakah kongres telah sesuai dengan AD/ART atau tidak,” anjurnya.

Ke depan, kata Firdhonal, sebaiknya dilakukan pemilihan melalui e-voting. Selain seluruh anggota IPPAT bisa ikut memilih tanpa harus datang ke lokasi Kongres. Juga untuk meminimalisir ‘permainan-permainan’ yang dilakukan oknum tertentu. (RN)