Drs. Mohammad Sukri Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Sidoarjo, innews.co.id – Penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya (SDM) diyakini akan mampu mengangkat derajat perkoperasian di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang paham betul akan seluk-beluk dunia koperasi.

Melihat begitu besarnya tanggung jawab yang diemban pemimpin di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM, maka Forum Kerjasama Pondok Pesantren (Foker Koppontren) yang beranggotakan sekitar 1.548 koperasi pondok pesantren yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur, mengusulkan Drs. H. Mohamad Sukri, MM., sebagai calon Menteri Koperasi dan UKM RI periode 2019-2014 kepada Presiden – Wakil Presiden terpilih H. Ir. Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan lewat surat resminya kepasa Presiden RI yang ditandatangani oleh H. Subhan Anshori, M.Pd.I (Ketua) dan Imam Bashori (Sekretaris Umum).

Mohamad Sukri dalam pertemuan dengan perwakilan luar negeri

Dalam suratnya yang diterima innews, Rabu (11/9/2019) dikatakan, pertimbangan mengajukan Mohamad Sukri yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) adalah rekam jejak yang bersih dan memiliki pengalaman 36 tahun di dunia koperasi sebagai Ketua di semua tingkatan (Primer, Pusat/ Gabungan dan Induk Koperasi). Tidak itu saja, sejumlah jabatan lain juga diembannya yakni, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia), Pengawas YPK IKOPIN (Institut Koperasi Indonesia) Jatinangor.

Di level internasional, Sukri juga banyak memainkan peran, sepertidi Gerakan Koperasi Internasional baik di ICA (International Coopertive Aliance) Global maupun tingkat Asia Pasifik (ICA AP). Dari sisi background pendidikan, sosok low profile ini juga dikenal mumpuni, menyelesaikan Sarjana Koperasi (Drs), Paska Sarjana (MM) Koperasi dan tengah
menuntaskan Program Doktor-nya tentang Ekonomi Konstitusi yang jelas terkait erat dengan koperasi dan UMKM.

Drs. Mohammad Sukri tengah menerima penghargaan sebagai pembicara pada sebuah acara di Lampung, beberapa waktu lalu

Foker Koppontren menilai, pembangunan dan pengembangan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi RI, haruslah oleh ahlinya, yang berlatar belakang profesional/berpengalaman, berpendidikan koperasi, dan telah teruji kompetensinya pada pembangunan koperasi di Indonesia.

“Jadi, tidak tepat bila yang memimpin Kementerian Koperasi dan UKM berasal dari partai politik. Harus orang yang memang mengabdikan sebagian hidupnya untuk pembangunan koperasi di Indonesia,” tegas Foker Koppontren.

Dengan dipimpin oleh sosok yang tepat tentu diharapkan wajah koperasi dan UKM di Indonesia akan semakin maju, berkembang, dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. (RN)