Rahayu Saraswati Djojohadikusumo - Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta, innews.co.id – Data Komisi Nasional Perempuan, hingga 2016 terjadi 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani. Sementara data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), periode 2011-2016, angka kekerasan terhadap anak untuk kategori pornografi dan cyber crime sebanyak 1.593 kasus. Sementara untuk trafficking dan eksploitasi berjumlah 1.254 kasus.

Berkaca pada data di atas wajar rasanya bila Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra menjadi geram dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Bagi Saraswati, angenda politik yang padat sepanjang 2018-2019 bukan menjadi penghalang anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PKS dalam melakukan pembahasan internal maupun dengan pemerintah.

“RUU ini harus segera disahkan. Kondisinya sudah darurat dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual saat ini sangat membutuhkan aturan ini dari segi perlindungan korban,” kata Saraswati usai audiensi dengan Forum Pengadaan Layanan di Ruang Fraksi Partai Gerindra, DPR, Senin (23/7).

Diakuinya masih ada sejumlah pro kontra muncul dalam Panja saat pembahasan RUU PKS ini. Mulai dari persoalan definisi kekerasan seksusal sampai padatnya jadwal kerja anggota Komisi VII antara lain kunjungan kerja komisi, termasuk pengawasan haji.

Akan tetapi, keponakan Prabowo ini memastikan fraksinya konsisten mengawal dan memperjuangkan finalisasi pembahasan RUU PKS ini. Tidak itu saja, Fraksi Partai Gerindra bahkan sudah memfasilitasi diskusi dan pembahasan sampai ke Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan para perumus RUU dan aktivis perlindungan korban kekerasan seksual.

“Kita perjuangan semua klausul, prioritas utama adalah perlindungan korban dari segala segi hukum acara, bahkan dari saat pelaporan. Dan tentunya perjuangan untuk pemulihan korban dan keluarganya,” tandas Saraswati.

Sejauh ini, Saraswati masih optimis dan percaya bahwa setiap fraksi yang ada di DPR masih memiliki komiten yang sama dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. “Saya juga berharap dukungan masyarakat agar terus mengingatkan dan mendorong DPR agar dapat segera mengesahkan RUU ini,” tukasnya. (RN)