Jakarta, innews.co.id – Sebagai wadah para pemimpin perempuan di Indonesia, selama ini Kongres Wanita Indonesia (Kowani) telah memainkan peran signifikan di tengah bangsa dan negara. Tidak hanya di level elit, tapi juga sampai ke tingkat grassroot. Tidak hanya dalam skala nasional, tapi sampai internasional.

Sebuah event besar Temu Nasional Perempuan Indonesia yang akan diadakan 13-15 September di Yogyakarta, menjadi bukti betapa Kowani tidak hanya diakui secara nasional, tapi juga mampu masuk pada level internasional. Di mana pada pertemuan tersebut akan diadakan General Assembly dari ICW yang merupakan wadah yang diakui oleh PBB. 

Pada Temu Nasional nanti akan ada 1.000 organisasi perempuan yang berkumpul untuk membahas isu-isu seputar perjuangan kaum perempuan Indonesia ke depan. 

Perjuangan bersama

Lebih jauh Giwo menjelaskan, perjuangan yang dilakukan sendiri-sendiri oleh organisasi-organisasi perempuan tidak akan efektif. Karena itu, harus dibangun sinergitas antara organisasi perempuan di Indonesia sehingga tercapai tujuan mulia untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Berbagai upaya gemilang yang dilakukan Kowani nampaknya berbanding terbalik dengan realitas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana dari sisi anggaran terbilang sangat minim.

Mengenai hal tersebut, Giwo beranggapan, harus ada upaya konkrit dari Kementerian PPPA untuk bagaimana meningkatkan anggaran dengan cara membangun sinergitas dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada, termasuk Kowani.

“Kami siap membantu untuk bagaimana membuat program-program konkrit untuk terjun ke masyarakat. Sayangnya selama ini hal itu tidak ada,” kata Giwo.

Sebagai kementerian, lanjut dia, tentu tupoksinya adalah kebijakan dan regulasi, tapi untuk pelaksanaan di lapangan biarkan organisasi-organisasi perempuan yang bergerak.

“Karena itu, Kementerian PPPA harus intens membina hubungan dengan seluruh organisasi-organisasi perempuan yang ada. Ormas perempuan adalah perpanjangan tangan pemerintah ke masyarakat,” tandasnya.

Ditambahkannya, selama ini Kowani diundang hanya sebagai peserta dalam acara-acara dari Kementerian PPPA.

“Ormas adalah pelaku di lapangan. Harus ada kerjasama untuk implementasi proram dari pemerintah. Demikian juga ormas bisa memberi masukan-masukan mengenai proram apa yang pas diterapkan di dalam masyarakat,” lanjutnya.

Giwo mengingatkan, untuk tidak mengadakan acara-acara yang sifatnya seremonial semata, tapi ada hal-hal konkrit yang diterapkan dan berguna bagi masyarakat luas. (RN)