DR. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), yakin Kemen PPPA bakal bisa semakin nyata berdayakan perempuan Indonesia

Jakarta, innews.co.id – Indonesia ‘surganya’ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaum perempuan dan anak. Kedepan, tinggal diperkuat implementasinya, sehingga peraturan yang ada bukan saja mendarat di masyarakat, tapi juga memberi manfaat bagi penguatan kaum perempuan dalam kiprah dan kontribusinya sebagai warga bangsa.

Penegasan ini secara terbuka disampaikan DR. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) saat ditemui innews di Kantor Kowani, Jakarta, Kamis (18/9/2019) siang.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) cukup berperan sebagai mentor dan supervisor dalam menerapkan aturan-aturan yang ada. Lalu, yang berperan sebagai pelaksana adalah wadah-wadah perempuan, baik mitra pemerintah maupun umum. Dalam hal ini, Kemen PPPA membangun sinergitas dengan wadah-wadah tersebut,” terang Giwo Rubianto.

Giwo Rubianto dalam acara White Ribbon Alliance di Jakarta beberapa waktu lalu

Menurutnya, ini yang selama ini kurang dimaksimalkan. “Kemen PPPA tentu punya keterbatasan, baik anggaran maupun sumber daya manusia (SDM). Disinilah perlu diperkuat melalui prinsip sinergi. Jadi, Kemen PPPA jangan jadi menara gading yang mau melakukan semuanya sendiri. Berdayakan wadah-wadah perempuan yang capable dan punya basis massa sampai ke bawah, sehingga sosialisasi mengenai aturan-aturan yang dibuat bisa dipahami sampai ke tingkat grass root,” lanjut Giwo.

Bila ini terjadi, maka peraturan yang dibuat akan berguna dan memberi manfaat bagi kaum perempuan.

Lebih jauh Giwo menerangkan, prinsipnya sederhana, konsep yang harus dibangun adalah dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Jadi, perempuan sendiri yang harus berjuang untuk kaumnya.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa beberapa tahun belakangan ini, anggaran Kemen PPPA cenderung turun. Bahkan tidak mencapai Rp1 triliun. Sementara jumlah perempuan di Indonesia jelas-jelas lebih banyak dari kaum pria dan penyebarannya pun merata di seluruh Indonesia. Kalau mengandalkan anggaran yang ada pasti tidak akan cukup.

Oleh karena itu, menurut Giwo, salah satu cara yang bisa dipakai adalah membangun sinergi. Misal, untuk sosialisasi menekan kematian ibu saat melahirkan, bisa dipakai BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) yang ada di tiap daerah untuk melakukan sosialisasi yang ada. Mengenai anggaran, kan bisa memakai anggaran daerah. Jadi, anggaran untuk pemberdayaan perempuan di daerah-daerah pun akan naik.

Bisa juga, lanjut Giwo, Kemen PPPA menggandeng atau melobi perusahaan-perusahaan, baik PMDN atau PMA agar dapat menyalurkan CSR-nya bagi pemberdayaan perempuan. Bila ini terjadi, Giwo yakin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan semakin maksimal. “Persoalan anggaran pasti bisa diatasi,” yakin Giwo.

Disadarinya saat ini masalah perempuan masih seputar kekerasan, baik itu di lingkungan rumah, tempat kerja, dan masyarakat. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya secara fisik, tapi juga dari aturan yang tidak pro pada kaum perempuan, pembatasan kerja, ataupun kekerasan verbal. Hal lainnya adalah pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Ini pun, kata Giwo, bisa dilaksanakan simultan oleh wadah-wadah perempuan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, idealnya menurut Giwo, Menteri PPPA berasal dari kalangan profesional, bukan partai politik. Dengan begitu, maka perhatian kepada seluruh perempuan Indonesia akan semakin nyata, tidak lagi terkotak oleh lingkup partainya saja.

“Ya, saya rasa bagusnya dari kalangan profesional. Atau kalaupun dari parpol, maka ia (Menteri PPPA terpilih) harus mau menanggalkan partainya dan berjuang untuk seluruh perempuan Indonesia, apapun background-nya,” tukas Giwo.

Namun, ia tetap yakin, Presiden Joko Widodo akan memilih orang yang tepat. “Kedepan, Menteri PPPA harus mau membangun sinergi dengan wadah-wadah perempuan yang ada. Sehingga mimpi bersama bahwa perempuan Indonesia bukan saja tangguh, tapi juga bermartabat akan tercapai,” pungkas Giwo Rubianto. (RN)