Jakarta, innews.co.id – Perdamaian yang terjadi dalam gugatan Kongres VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) antara penggugat dengan sebagian tergugat telah melahirkan babak baru dalam proses pengadilan.

Head to head antara penggugat dengan Julius Purnawan (Tergugat X) Ketua Umum IPPAT yang oleh banyak pihak dinilai inkonstitusional tersebut yang “dibacking” oleh Presidium Kongres IPPAT di antaranya Gatot Tri Waluyo, SH., Wakil Ketua Presidium (Tergugat VII), Dr. Abdul Muis, SH., MH., Wakil Ketua Presidium (Tergugat VI), Trisnawati Nadir, SH., Ketua Panitia Pelaksana Kongres VII IPPAT (Tergugat V), Elis Nurhayati, SH., MH., Sekretaris Presidium (Tergugat VIII), dan Reza Bawari, SH., Wakil Sekretaris Presidium (Tergugat IX) pun tak dihindari.

Uniknya, Ketua Presidium Kongres VII IPPAT sendiri Dr. H. Khant Safikni, SH., SpN., MH., (Tergugat V), justru memilih ikut kesepakatan damai.

Bahkan, Khant telah menandatangani pernyataan persetujuan diatas kertas bermaterai yang menyatakan, setuju dan sepakat menerima usulan para penggugat yakni Melanjutkan Kongres untuk menyelesaikan yang belum ada pemenang (50 persen + 1), dan melantik MKP. Atau membentuk kepemimpinan secara kolektif kolegial seluruh Caketum untuk mempersiapkan Kongres.

Ketika dihubungi Tagor Simanjuntak Juru Bicara Tim PPAT Peduli Organisasi IPPAT mengatakan, gugatan dari para penggugat on the track.

“Mereka yang sudah berdamai dikeluarkan dari tergugat, tapi terikat dengan isi perdamaian untuk menjalankan KLB melanjutkan pemilihan ke putaran ke dua atau KLB dengan agenda penjaringan caketum baru dari tingkat Pengda, Pengwil dan PP,” urainya.

Dikatakannya, gugatan terhadap Julius Purnawan, Gatot, dan Elis dan rekan-rekan lainnya tidak merepresentasikan pemangku kepentingan kongres. Sebab, Ketua Presidiumnya saja sudah memilih berdamai. Itu artinya, secara tidak lansgung ada pengakuan bahwa Kongres di Makassar memang bermasalah.

“Kami yakin 95 persen gugatan diterima dan akan diadakan Kongres Luar Biasa (KLB),” yakin Tagor. (RN)