Jakarta, innews.co.id – Sidang ke-3 gugatan Kongres VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Makassar, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (9/1/2019), kian membuat kasus ini terang benderang.

Dalam persidangan tersebut, hakim menyatakan surat panggilan sah dan persidangan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yakni, mediasi.

Hal ini disampaikan Tim Independen Pemantau Gugatan IPPAT dalan rilisnya, Kamis (10/1).

Dijelaskan, proses mediasi akan dilakukan pada Rabu, (16/1/2019), pukul 09.00 WIB di PN Jakbar, di mana hakim telah menunjuk M Noer SH., MH., selaku mediator.

Berkaitan surat yang telah dilayangkan, namun minim respon tersebut, maka ditetapkan bahwa yang berhak melakukan pembelaan dan hadir dalam sidang-sidang selanjutnya hanya Tergugat I SS, Tergugat VII GTW, Tergugat VIII EN, Tergugat X JP, Tergugat XI YA dan Turut Tergugat (TT) I HH, TT II FD dan TT III OC.

Sedangkan Tergugat II FA, Tergugat III AST, Tergugat IV TN, Tergugat V KS, Tergugat VI AM, dan Tergugat IX RB yang tidak memenuhi panggilan sidang, hukum menganggap mereka telah melepaskan haknya membela diri sehingga ia dalam sidang di PN dianggap mengakui dalil penggugat.

“Melihat ketidakhadiran dan pelepasan hak membela dari SC, OC dan Ketua Presidium Kongres (dari 5 orang pimpinan hanya ada 2 saja yg akan membela), maka dipastikan gugatan Kongres akan menjadi tugas berat bagi para Tergugat lainnya,” ujar rilis tersebut.

Disampaikan pula, yang boleh ikut hanya penggugat dan Tergugat 1, 7, 8, 10, dan 11, serta Turut Tergugat 1, 2, 3 dan advokatnya. Sedangkan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 9 tidak ada hak untuk hadir disidang-sidang mediasi dan sidang perkara aquo selanjutnya.

Tim Independen menilai, ketidakhadiran atau ketiadaan pengacara dari para tergugat SC, OC, Ketua Presidium dan sebagian wakil-wakilnya serta wakil sekretaris telah membuat perkara mulai jelas dan terang. (RN)