Jakarta, innews.co.id – Kasus gugatan merek yang disampaikan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., terhadap Tuan Ir. Goh Ka Thioe (selaku Tergugat I) dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Ditjen Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek (Tergugat II) dinilai absurb alias tidak relevan.

Penegasan ini disampaikan Saksi Ahli Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., dalam persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Menurut Suyud, Perkara No. 20/Pdt.Sus.Merek/ 2019/PN.Niaga, sebaiknya dihentikan karena tidak ada kolerasi pemakaian nama KSTY dengan KS milik Krakatau Steel.

KS, kata Suyud, adalah pelabelan yang diberikan untuk setiap produk Krakatau Steel sebagai industri baja terpadu dan terbesar di Indonesia. Namun, jelas berbeda dengan produk KSTY milik Goh Ka Thioe.

Suyud menilai, dengan telah terdaftarnya merek ”KSTY” pada 05 Mei 2014, nomor: IDM000412957 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 06, maka secara hukum Tergugat telah mempunyai hak
eksklusif (exclusive rights) yang diberikan negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu perlindungannya (vide Pasal 1 angka (5) UU No. 20 Tahun 2016), dengan demikian tidak berlandaskan hukum apabila Penggugat “mengabungkan” dengan juga melakukan Gugatan Ganti rugi karena menggunakan merek “KSTY” tersebut. “Gugatan KS tidak jelas sehingga harusnya ditolak oleh Majelis Hakim,” ujar Suyud.

Diuraikan pula, dalil Penggugat yang menyatakan merek ”KSTY” nomor IDM000412957 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ”KS”untuk barang sejenis dengan merek milik Penggugat tidak beralasan yang cukup menurut hukum, lagipula apabila dilihat mengenai adanya unsur persamaan pada pokoknya antara merek KSTY dengan merek KS tidak saja dilihat hanya secara parsial semata-mata karena dalam merek KSTY tersebut juga menggunakan huruf KS, hal sedemikian tidak adil dan tidak tepat sama sekali dari legal formal perundang-undangan, karena untuk melihat apakah diantara kedua merek yang dipersengketakan tersebut mempunyai unsur persamaan pada pokoknya harus dilihat secara keseluruhan dengan melihat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara KSTY dengan merek KS baik persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek yang diperbandingkan tersebut (vide penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016); selain itu apabila dicermati dari segi bentuk penulisan, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan antara merek KSTY dan merek KS adalah berbeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.

Lebih jauh Suyud menerangkan, gugatan Penggugat dalam perkara aquo menunjukan semakin tidak jelas/kabur dan menunjukan kekurangpahaman Penggugat, karena sesuai aturan peralihan dengan telah diterbitkannya UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini diajukan berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG telah efektif berlaku, dengan demikian tindakan Penggugat yang dalam Perkara aquo yang masih menggunakan ketentuan dari Undang-undang yang lama membuat gugatan aquo tidak jelas atau
kabur.

Atas dasar itulah, maka dinilai gugatan tang dilayangkan KS menjadi sumir dan tidak berdasarkan hukum. (RN)