Pemeriksaan di Bawaslu

Jakarta, innews.co.id – Kasus dugaan doktrin anti-Presiden Joko Widodo yang disampaikan Guru Agama Islam Dra. Hj. Nelty Khairiyah, M.Ag., kepada murid SMAN 87terus bergulir. Kali ini, Nelty dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Senin (15/10).

Selama 6 jam, Nelty diperiksa oleh pihak Bawaslu dan dicecar 30 pertanyaan. Nelty diperiksa sejak pukul 13.00 WIB dan baru keluar dari ruangan Bawaslu DKI pukul 19.00.

Saat keluar Nelty mengatakan, kedatangannya hanya untuk mengklarifikasi dugaan tersebut kepada Bawaslu. Dirinya enggan menjawab soal dugaan doktrinisasi anti Jokowi terhadap murid SMAN 87 seperti kabar yang beredar.

“Saya hanya mengklarifikasi pernyataan yang memang enggak pas dan enggak cocok. Panjang urusannya, makasih banyak,” ujar Nelty sambil berlalu.

Kuasa hukum NK dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hoirullah mengatakan, ada 30 pertanyaan yang ditanyakan Bawaslu. Pertanyaan yang ditanyakan terkait pengangkatan NK sebagai apratur sipil negara, hingga kronologi tuduhan doktrin anti Jokowi.

Hoirullah mengatakan, pihaknya membantah semua tuduhan tersebut. Hoirullah mengatakan, Nelty tidak terlibat dalam kelompok atau kepentingan politik apapun. “Kami sebagai kuasa hukum menolak semua fitnah atas tuduhan terhadap beliau. Tidak ada urusan, karena ini dianggap suatu hal politik. Dianggap kepentingan politik oleh suatu kelompok. Kami menyatakan bahwa itu tidak benar,” ujar Hoirullah.

Nelty merupakan guru agama di SMAN 87 Jakarta yang diduga telah memberi doktrin anti Presiden Joko Widodo kepada murid-muridnya dalam kegiatan belajar-mengajar. Kasus itu mencuat bermula dari keluhan seseorang yang mengaku orangtua murid. Keluhan itu viral di media sosial. Orangtua itu mengeluhkan anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan Nelty di tempat ibadah dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

Menurut orangtua siswa itu, kepada para siswa Nelty menyampaikan bahwa banyaknya korban bencana di Sulawesi Tengah akibat ulah Jokowi. Bawaslu DKI dan Dinas Pendidikan pun mengusut kasus tersebut. (IN)