Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., - Ketua MKP IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Babak baru akan dilalui berkaitan dengan gugatan Kongres VII IPPAT di Makassar yang saat ini tengah berproses di PN Jakarta Barat.

Dalam sidang ke-3, Rabu (9/1/2019), diputuskan tahap selanjutnya yang akan dijalani adalah mediasi.

Ketika coba dikonfirmasi mengenai hal ini, Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., mengatakan, merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk menawarkan mediasi sebagai bagian dari persidangan.

Meski begitu, ada beberapa pihak tergugat yang tidak dapat ikut dalam tahap mediasi, bahkan dalam persidangan selanjutnya karena beberapa kali disurati oleh pihak pengadilan, tetap tidak juga hadir dalam persidangan.

Mengenai hal itu, Habib Adjie menjelaskan, “Memang tidak bisa hadir untuk sidang-sidang berikutnya, juga tidak ada hak untuk mengajukan upaya hukum lainnya”.

Dia menambahkan, ketidakhadiran putusannya verstek.

Meski begitu, tambah Habib Adjie, tidak otomatis dalil-dalil penggugat akan diakui oleh Majelis Hakim. “Nanti Majelis Hakim yang akan menilainya,” ujarnya dalam pesan singkatnya Jum’at (11/1/2019).

Dalam proses mediasi, lanjut Habib Adjie, harus ada kelapangan dada untuk menerima usulan dari masing-masing pihak dan bukan untuk memaksakan kehendaknya agar diterima usulannya oleh pihak lain.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadi KLB, Habib Adjie mengatakan, “Kalau sesuai AD/ART ya KLB (Kongres Luar Biasa). Karena akan memberikan hak kepada semuanya”.

Soal kemungkinan muncul alternatif lain dalam mediasi seperti sistem kepemimpinan kolektif kolegial, menurut Habib Adjie, tidak ada dalam AD/ART.

Proses mediasi rencananya akan diadakan pada Rabu (16/1/2019) di PN Jakbar dan hakim telah menunjuk M Noer SH., MH., selaku mediator. (RN)