Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., - Ketua MKP IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Secara kelembagaan Majelis Kehormatan Pusat ada di AD/ART. Orang-orangnya pun sudah dipilih di Kongres IPPAT ke-7 di Makassar dan telah ditetapkan oleh presidium. Itu artinya, MKP sudah legitimate.

Hal tersebut dikatakan, Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., menyikapi ramainya pembicaraan soal hasil Kongres IPPAT yang dirasa oleh sebagian PPAT tidak mencerminkan sebuah proses yang sehat dalam sebuah organisasi.

Menurut Habib Adjie, orang itu bekerja ketika sudah ditetapkan dan disampaikan ke khalayak umum, tidak harus dilantik. Yang menghendaki dilantik itu bukan MKP, bukan juga presidium, tapi peserta kongres. “Nah, kenapa saat kongres, peserta tidak protes ke presidium dan mempersoalkan kenapa MKP tidak dilantik,” ujar Habib Adjie di Bandara Halim sesaat sebelum kembali ke Surabaya, Kamis (20/9) pagi .

Karena sudah ditetapkan oleh presidium, lanjutnya, maka MKP sudah berjalan. “MKP tetap berjalan, bahkan kemarin, Rabu (19/9), kami sudah rapat yang membahas soal konferwil,” urai Habib Adjie.

Melantik MKP adalah kewajiban presidium, bukan permintaan dari anggota MKP. Namun, anggota pun punya hak untuk mempertanyakan hal itu saat kongres.

Dengan telah legitimate-nya MKP, maka MKP bisa melantik MKW. Menurut Habib, di AD IPPAT, pelantikan MKW bisa dilakukan oleh Pengurus Pusat atau MKP. Jadi, tidak harus MKP yang melantik. Demikian juga MKD dilantik oleh Pengurus Wilayah atau MKW.

Mengenai ada pihak yang keberatan dengan hasil kongres, menurut Habib, silahkan saja kalau mau menggugat ke pengadilan. “Selama putusan pengadilan belum ada, ya kami tetap jalan terus,” ujarnya.

Ditegaskannya kembali, MKP sudah sah. “MKP tetap bekerja sampai ada yang membuktikan bahwa keputusan dalam kongres itu salah. Jangan hanya di medsos bicaranya, gugat ke pengadilan dan buktikan bahwa itu salah,” tandasnya.

Habib juga mengingatkan bahwa IPPAT adalah satu-satunya organisasi PPAT yang diakui oleh Pemerintah/BPN. “Mari bersama kita jaga dan rawat bersama,” ajaknya.

Selain itu, diharapkan para PPAT bisa menunjukkan diri sebagai pejabat yang bermartabat, elegan, dan egaliter. “Wadah ini ada untuk memperjuangkan kepentingan anggota. Jadikan IPPAT sebagai tempat yang menyenangkan, membahagiakan, dan nyaman bagi semua anggota. Jangan gaduh,” serunya.

Soal kekurangan di Kongres Makassar, Habib menilai, ya ada kekurangsiapan dari panitia dalam menyambut ribuan PPAT yang hadir. Tapi, lanjutnya, secara umum, penyelenggaraan kongres berjalan lancar. “Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini,” ujar Habib.

Dikatakannya, kalau ada tidak setuju dengan hasil Kongres Makassar dan mau berbuat terbaik untuk organisasi ini masih bisa dilanjutkan pada Kongres ke-8 IPPAT di Jakarta, tahun 2021.

Habib juga mengingatkan, jangan karena merasa tidak puas lantas menjadi oposisi selama tiga tahun atau menjadi pengkritik abadi. “Kalau pengurus melakukan hal yang baik, ya kita apresiasi dan dukung. Kalau memang tidak, silahkan kasih masukan,” imbuhnya seraya menambahkan, tapi kalau mau jadi oposisi atau tukang kritik abadi, silahkan saja.

Kepada pengurus pusat yang baru, Habib mengatakan, “Pengurus harus mau melayani anggota, bukan dilayani. Berikan anggota pelayanan terbaik”. (RN)