Jakarta, innews.co.id – Salah satu agenda penting dalam Kongres Luar Biasa atau dikenal juga dengan sebutan Kongres Lanjutan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) adalah memilih Ketua Umum PP IPPAT yang legitimate sesuai dengan AD/ART yakni 50 plus 1.

Dalam hal ini akan dipilih 2 orang selaku peraih suara terbanyak pada Kongres VII IPPAT di Makassar, Juni 2018 silam, yakni Julius Purnawan dan Hapendi Harahap. Keduanya akan dipilih oleh peserta KLB dengan sistem pemungut suara tertutup.

Pemenangnya akan dikukuhkan sebagai Ketum PP IPPAT. Selain itu, akan dilantik juga Majelis Kehormatan Pusat (MKP), organ kepengurusan yang sudah dipilih, namun belum dilantik pada Kongres Makassar.

Pimpinan Kolektif Kolegial IPPAT masing-masing dari kiri Hapendi Harahap, Otty Ubayani, Syafran Sofyan (mantan Ketum PP IPPAT), dan Firdhonal saat jumpa pers di Rumah Kuliner, Jakarta, Sabtu (29/6/2019)

Lebih jauh Dr. Hapendi Harahap, semua PPAT terikat pada penetapan pengadilan. Karena itu, sebagai penetapan pelaksanaan KLB, maka kami (PKK) taat hukum untuk melaksanakan hal tersebut.

“Kita harapkan agar secara fairness, rekan Julius Purnawan (JP) bisa hadir pada KLB nanti. Sebab, kalau JP menang, maka tentu akan legitimate kepemimpinannya,” kata Hapendi lagi.

Lalu bagaimana kalau MKP tidak hadir? “Tentu menjadi kerugian besar bagi organisasi. Sudah tinggal dilantik saja, kok tidak hadir. Kalau pun tidak semua, paling tidak ada perwakilan yang hadir” tegasnya.

PKK IPPAT solid gelar KLB IPPAT di Mataram, NTB, September 2019

Demikian juga bila JP tidak hadir, kata Hapendi, jelas ini kerugian bagi dirinya sendiri. “Kesempatan JP untuk melegitimasi dirinya akan hilang. Padahal, itu saat yang tepat untuk melegitimasi kepemimpinannya,” tukasnya.

Lebih jauh Hapendi mengakui kepengurusan PP IPPAT memang saat ini dijalankan oleh JP cs. Mungkin sampai ada keputusan pengadilan untuk status quo atau ada penetapan pasca KLB. Meski begitu, Hapendi menolak bila dikatakan kepengurusan JP sah.

Begitu juga saat KLB, perlu ada keputusan dari KLB bilamana JP tidak hadir. “Masih ada waktu komunikasi dengan pihak JP paling tidak 3 bulan ini. Mudah-mudahan JP bisa hadir,” imbuh Hapendi. (RN)