Jakarta, innews.co.id – Konferensi Wilayah (Konferwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) DKI Jakarta yang berlangsung 6 Desember 2018 lalu resmi digugat.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 10 Desember 2018 dengan nomor 566/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.

Tercatat ada 5 pihak yang menjadi tergugat di antaranya, Julius Purnawan, SH., MSi (Tergugat I), Priyatno Pujakesuma, SH., M.Kn (Tergugat II), Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum (Tergugat III), Ruli Iskandar, SH., M.Kn (Tergugat IV), dan Harin Wahab Yusuf, SH., M.Kn (Tergugat V).

Tampil sebagai kuasa hukum Tim Advokasi PPAT Peduli IPPAT yakni, Purnomo Ratnam, SH., Edi Wirahadi, SH., dan R. Asmoro Wening, SH.

Dalam salah satu alasan gugatan adalah Kongres VII IPPAT di Makassar, 28-30 Juli 2018 telah melanggar hukum dan patut dikatakan tidak sah serta melarang para tergugat atau siapapun melakukan perbuatan hukum apa pun terkait tugas dan kewenangannya masing-masing sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau terselenggaranya Kongres Luar Biasa IPPAT sesuai Ketentuan AD/ART IPPAT.

Selain itu, pihak penggugat meminta sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Prof Satrio No. 18 C serta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Balap Sepeda No. 61, Rawamangun, Jakarta Timur.

Dalam petitum dengan tegas disebutkan bahwa selain menyatakan Kongres VII IPPAT di Makassar tidak sah, juga kepengurusan IPPAT dalam status quo.

Juga meminta Tergugat I dan II untuk menghentikan dan atau tidak melakukan kegiatan apa pun yang mengatasnamakan PP IPPAT serta menarik Surat nomor 28/PP-IPPAT/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 dan nomor 03/PP-IPPAT/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018. (RN)