Suasana diskusi RUU Cipta Kerja yang diadakan HIMPUNI di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (18/2/2020)

Jakarta, innews.co.id – Nasib usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi pertanyaan banyak pihak. Akankah mampu lebih bertumbuh atau malah terhimpit para kapitalis?

Guna membedah hal tersebut, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Seri ke-4, mendiskusikan persoalan tersebut dengan tema Kemudahan dan Perlindungan UMKM di Gedung PBNU, Kramat, Jakarta, Selasa (18/2/2020) malam.

Sebagai narasumber, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB mengatakan, Omnibus Law harus mengakomodir seluruh kepentingan para pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia agar diperlakukan secara adil, diberikan kemudahan dalam berusaha, dan pastikan tidak ada kebijakan yang mempersulit serta hindari liberalisasi ekonomi.

Dipaparkan Sensus Ekonomi 2016, Sensus Pertanian 2013 menyebutkan ada 26,7 juta usaha non-pertanian dan 26,1 juta pertanian mencakup 98,33 persen dari populasi perusahaan di Indonesia. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB lebih dari 55%. Sementara pangsa ekspor UMKM dibawah 20%. Untuk kredit ke UMKM per September 2019 hanya sebesar Rp 1,04 triliun.

Sementara itu, Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menerangkan tentang kendala pengembangan UMKM, diantaranya: akses permodalan terbatas, akses pasar yang sulit, perizinan usaha berbelit-belit, overlapping pembinaan oleh K/L, pelatihan dan pendampingan yang kurang, rendahnya utilitas ICT dalam business process, dan kewajiban pajak.

“Selama ini UMKM hanya jargon politik. Kalau pemerintah mau menaikkan ekonomi rakyat, maka harus meningkatkan kapasitas UMKM,” ujar Purwana.

Narasumber lain, Dr. Handito Joewono Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kadin mengatakan, sejatinya omnibus law memberi kemudahan berusaha. Untuk UMKM sendiri, kata Handito, harus didesain agar mampu bersaing.

Sebagai narasumber terakhir, Dr. Dewi Motik Pramono, MSi., menekankan agar pemerintah dapat memberikan kemudahan, kesempatan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada usaha kecil. (RN)