Peserta dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro di negara ASEAN, di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018

Laos, innews.co.id – Dipimpin oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta, Indonesia dipercaya memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro di negara ASEAN, di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018.

Sebelumnya, acara serupa diadakan di Trengganu, Malaysia. Menurut Wayan Dipta dalam siaran persnya, Kamis (5/4), pertemuan yang mengangkat tema Registration for Micro Enterprises and Family Business itu membahas sejumlah isu utama dan permasalahan dalam hal pendaftaran usaha di negara anggota ASEAN.

Sebanyak 80 peserta turut hadir dalam pertemuan policy dialogue tersebut, di antaranya perwakilan ACCMSME dari 10 negara ASEAN, pelaku usaha mikro, asosiasi usaha, akademisi, perwakilan lembaga perpajakan, dan mitra organisasi.

“Usaha mikro masih mendominasi sektor usaha di kawasan ASEAN, di mana jenis usaha ini berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Namun sebagian besar usaha mikro belum berstatus sebagai usaha formal,” ujar Wayan Dipta, usai membuka dialog tersebut.

Ia menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam mengurangi jumlah usaha informal adalah mencari solusi yang paling tepat untuk memfasilitasi transisi formalisasi UMKM dari sektor informal menuju formal.

Delegasi Indonesia

Delegasi dari Indonesia pada kesempatan itu memaparkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Rizal Fahreza sebagai pendiri usaha agrowisata EPTILU di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyampaikan perspektifnya mengenai hambatan yang dirasakan dari pelaku usaha mikro dalam pendaftaran usaha, yakni kurangnya kesadaran dari pelaku akan pentingnya formalisasi usaha dan prosedur pendaftaran yang dirasa kompleks, serta adanya kekhawatiran akan pungutan pajak yang tinggi dari pemerintah.

Sementara itu, Perwakilan dari Dirjen Pajak, Sulistiyo Wibowo mempresentasikan mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia, di mana akan mulai dilakukan pengurangan nilai pajak bagi UMKM menjadi sebesar 0.5% dari besaran awal 1% yang dirasa terlalu tinggi bagi sebagian pelaku usaha.

Di akhir pertemuan, policy dialogue menyepakati penyusunan 10 guidelines sebagai strategi dalam pendaftaran khusus usaha mikro, mengingat harus adanya perlakuan khusus yang diberikan bagi usaha mikro dari pemerintah.

Hal ini diharapkan akan menjadi langkah konkrit keberpihakan pemerintah pada usaha mikro agar dapat terus berkembang demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Hari selanjutnya dilaksanakan pertemuan 3rd ASEAN Task Force on Starting a Business dengan agenda utama adalah pembahasan mengenai sistem monitoring terhadap implementasi program kerja task force.

Delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan mengenai “Single Submission in Indonesia” yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana Veronica Sipayung, selaku Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.

Rosdiana menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia serta berbagai langkah dan upaya yang tengah dilakukan dalam rangka menuju target “Single Identification Number 2025” sebagai capaian work program.

Selain itu, terdapat Good Regulatory “Practice on Starting a Business” yang juga dapat mendukung work program task force, sehingga diharapkan strategi pendaftaran usaha dapat dilakukan dengan lebih masif dan berdampak nyata terhadap UKM di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dituangkan melalui Peraturan Presiden No. 91/2017 tentang Percepatan Proses Pelaksanaan Berusaha, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha. (RN)