Jakarta, innews.co.id – Industri perfilman Indonesia butuh wadah koperasi untuk menjalankan seluruh kegiatannya. Dari mulai ide, kreasi, produksi, hingga eksibisi (tayang film).

Ini lantaran koperasi itu merupakan kumpulan orang-orang dengan persepsi, visi, dan misi yang sama.

Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring dalam diskusi bertema Industri Film Butuh Koperasi, di Jakarta, Rabu (28/11).

Di acara tersebut dihadiri belasan komunitas film yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB tersebut, Meliadi mengibaratkan industri film itu seperti sebuah pohon, dimana masing-masing memiliki fungsi dan peran. “Intinya, bagaimana menyatukan para kreatif membuat film berkualitas dalam satu wadah bernama koperasi,” kata Meliadi.

Meliadi mengakui, kalau dalam hitungan swasta mungkin rugi. Tapi, kalau melalui koperasi, juga harus menguntungkan. Hanya saja, keuntungan bagi koperasi tidak melulu dihitung dari berapa banyak uang yang dihasilkan, melainkan juga dari benefit yang diciptakan. “Benefit itu adalah bisa bermanfaat bagi banyak orang atau masyarakat sekitar,” urai Meliadi.

Dengan potensi ide kreasi yang banyak, lanjut Meliadi, industri film dari hulu hingga hilir bisa dikuasai dan dilakukan melalui koperasi.

“Jiwa koperasi adalah kebersamaan dan gotong royong, termasuk bagaimana menyangkut pembiayaan atau pendanaan dalam membuat program film”, kata Meliadi.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, badan hukum koperasi merupakan bentuk yang tepat bagi industri kreatif termasuk perfilman di Indonesia, untuk masa kini dan mendatang.

Dikatakannya, “Masalah industri dan insan film nasional adalah di sisi produksi dan eksibisi. Bayangkan, di Indonesia jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa hanya memiliki 1.400 layar bioskop. Bandingkan dengan Korea Selatan yang sudah memiliki 10 ribu layar bioskop,” ucap Hilmar.

Hilmar menyebutkan, film pendek dan dokumenter yang dihasilkan jumlahnya seperti lautan, banyak jumlahnya. Tapi, tidak pernah bisa masuk ke bioskop karena keterbatasan distribusi dan eksibisi. “Kalau pihak swasta buka bioskop di kabupaten, apa untungnya? Tapi, kalau koperasi yang bikin itu solusi yang sangat tepat. Bagi saya, koperasi sangat tepat sebagai wadah bagi ekonomi kreatif dan pengembangan kebudayaan di Indonesia,” tegas Hilmar.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Budi Mustopo mengungkapkan, pihaknya memiliki program pelatihan yang bisa diakomodir kalangan industri perfilman di Indonesia.

“Kita membuka diri untuk kerjasama dengan kalangan komunitas film di seluruh Indonesia. Karena, karya film pendek itu sarana tepat promosi potensi yang ada di daerah di seluruh Indonesia”, kata Budi.

Budi menambahkan, ada pelatihan kewirausahaan dan perkoperasian yang bisa dimanfaatkan kalangan komunitas film. Dua pelatihan itu bisa terwujud merupakan usulan kebutuhan dari masyarakat atau komunitas film. “Bahkan, pada 2019 mendatang, komunitas kreatif termasuk perfilman di Indonesia menjadi prioritas program bagi Kemenkop dan UKM,” tandas Budi. (RN)