Jakarta, innews.co.id – Niat pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia begitu menggebu-gebu. Berbagai langkah konkrit telah dilakukan, mulai dari pembangunan berbagai tempat sampai penataan wilayah.

Salah satu yang membuat pusing para stakeholders adalah masalah keramba jaring apung (KJA) yang sudah begitu menahun. Tidak hanya perusahaan yang beroperasi, KJA juga dimiliki oleh pribadi-pribadi.

Potret keramba jaring apung di Danau Toba

Dengan tegas, saat mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke kawasan Danau Toba, selama 3 hari, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah secara tegas bakal membebaskan Danau Toba dari seluruh keramba ikan.

Dibebaskannya Danau Toba dari keramba ikan menurut Luhut, bertujuan buat memuluskan rencana Pemerintah menjadikan kawasan tersebut sebagai daerah pariwisata.

Keberadaan keramba ikan yang berasal dari perorangan atau pun perusahaan dinilai telah berperan dalam berkurangnya keindahan di kawasan Danau Toba. Hal ini tentu aja gak bagus buat pengembangan pariwisata di sana.

Salah satu perusahaan yang menguasai KJA di kawasan Danau Toba adalah PT Aquafarm Nusantara. Namun, Luhut menegaskan, tidak hanya Aquafarm, pemerintah juga bakal menindak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan Danau Toba, mulai dari Japfa, PT Toba Pulp Lestari (TPL), hingga Allegrindo Nusantara.

Namun, bisa dikatakan Aquafarm yang langsung bersentuhan dengan Danau Toba lantaran menguasai KJA. Berikut disajikan fakta-fakta mengenai perusahaan tersebut.

Keramba jaring apung bertebaran di Kawasan Danau Toba

1. Aquafarm Nusantara mulai ada di Indonesia sejak 1988, dimulai di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Wunut, Klaten. Ini merupakan perusahaan budidaya ikan. Saat ini wilayah budidaya yang terbesar ada di Danau Toba. Total pekerjanya mencapai 4.200 orang. Perusahaan asal Swiss ini memulai kegiatan pembenihan ikan (hatchery) di Klaten dan Sleman. Sedangkan untuk proses pembesaran ikan (growout) dilakukan di Waduk Gajahmungkur Wonogiri, Waduk Wadaslintang Wonosobo, dan Waduk Kedung Ombo. Untuk kegiatan pengolahan ikan dilakukan di Semarang. Pada 1998, Aquafarm melebarkan sayap usahanya ke Sumatera Utara, dengan memilih Danau Toba sebagai pusat kegiatan pembesaran ikan yang dilakukan di lima lokasi terpisah di tiga kabupaten (Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Toba Samosir). Kegiatan pembenihan ikan, pengolahan, dan pabrik pakan dilakukan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Produk akhir yang dihasilkan oleh Aquafarm berupa ikan nila yang dibekukan dalam bentuk fillet. Produk tersebut dikemas dengan diberi merek ‘Regal Spring Tilapia’ untuk kemudian diekspor melalui pelabuhan Belawan ke Eropa dan Amerika Serikat.

2. Perusahaan ini membudidayakan ikan Tilapia alias ikan Nila dan dijual ke banyak negara. Dalam website resminya disebutkan, ikan Tilapia sebagai sumber protein utama. Produksi Aquafarm tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri, utamanya Amerika Serikat. Saking besarnya penjualan ke Negeri Paman Sam, Aquafarm sampai membuka kantor penjualan di Florida, Amerika Serikat pada 1994.

3. Konon kabarnya, Aquafarm Nusantara telah diakuisisi oleh Regal Springs Group, perusahaan yang berbasis di Singapura pada 2016 silam. Nama Aquafarm juga berubah menjadi Royal Springs. Dalam perjalanan waktu, tepatnya 2018, dilansir dari SeafoodSource, Royal Springs menjual sahamnya kepada Aboitiz Equity Ventures, sebuah holding company yang berbasis di Filipina. Kabarnya, perusahaan milik konglomerat asal Filipina, Jon Ramon Aboitiz tersebut menguasai 75 persen saham. Untuk pengelolaan diserahkan kepada anak perusahaan Aboitiz yakni, Pilmico International Pte Ltd.

5. Tidak diketahui jelas berapa pendapatan perusahaan yang beroperasi di Danau Toba tersebut. Namun, pada 2019 ini, perusahaan menargetkan pendapatan US$25 juta dari semua produk ikan dan US$10 juta dari ikan fillet. Itu berarti total pendapatan sekitar Rp493 miliar dalam setahun bila targetnya tercapai.

6. Pada 2018 lalu, pernah digugat Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) karena dianggap sebagai biang kerok pencemaran Danau Toba. YPDT menuntut agar izin Aquafarm Nusantara/Royal Springs/Pilmico tidak diperpanjang lagi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (RN)