Carmelita Hartoto Ketua Umum DPP INSA

Jakarta, innews.co.id – Peran pelayaran dalam mendukung poros maritim dan pertumbuhan ekonomi sudah lama terbukti. Namun, untuk lebih optimal, industri transportasi laut memerlukan sokongan khusus pendanaan dari perbankan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto di sela pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 di Jakarta, Kamis (2/8).

Menurut Carmelita, “Dukungan pendanaan dari perbankan nasional dengan memberikan bunga yang kompetitif, dan jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana”.

Dikatakannya, jumlah armada pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005. Hanya saja diperlukan langkah lanjutan untuk mendorong kualitas armada pelayaran nasional dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan dari bank nasional bagi pembangunan dan pembelian kapal.

“Komunikasi sudah berjalan dengan Bank Indonesia yang harapannya mampu melahirkan angin segar bagi pendanaan industri pelayaran. Ini penting selain dapat memperkuat industri pelayaran nasional juga dapat menyokong lebih lagi terhadap kebijakan poros maritim serta program tol laut,” katanya.

Carmelita juga mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang masih ada dalam transportasi laut, baik persoalan kebijakan, investasi, organisasi, infrastruktur penunjang maupun operasional bottle neck bagi peningkatan daya saing usaha transportasi laut guna berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi Asean.

Kemudian INSA juga akan merumuskan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional dengan harapan terjadi revolusi mental.

“Agenda Rakernas merupakan agenda rutin DPP INSA untuk mengindentifikasi hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, pertumbuhan armada niaga nasional berkualitas tentunya harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran. Hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan industri pelayaran nasional.

Budhi pun berharap kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak positif bagi industri pelayaran nasional dapat berjalan secara konsisten, seperti kebijakan asas cabotage yang telah mengerek pertumbuhan jumlah armada niaga nasional dan industri terkait lainnya. (RN)