Jakarta, innews.co.id – Pita hitam yang melingkar di lengan sejumlah anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menandai rasa berkabung yang mendalam atas apa yang terjadi pada Kongres VII IPPAT di Makassar.

Tidak terima atas kondisi yang dipandang telah menjatuhkan martabat IPPAT, 14 anggota IPPAT melayangkan gugatan atas Kongres VII yang prosesnya dinilai diluar kewajaran dan telah menabrak AD/ART organisasi.

Gugatan yang didaftarkan di PN Jakbar tersebut, rencananya akan disidangkan pada 24 Oktober 2018.

Dalam jumpa pers yang diadakan Tim Gugat Kongres VII Makassar, Tagor Simanjuntak SH., juru bicara menjelaskan, Kongres VII menjadi kongres yang terburuk dalam sejarah IPPAT. Hadir dalam jumpa pers tersebut kuas hukum penggugat serta sejumlah anggota IPPAT yang ikut menggugat.

Suasana jumpa pers

Hal serupa pernah terjadi di Kongres VI Surabaya, namun karena para calon ketua umum tidak ada yang memenuhi kuorum 50 plus 1, seperti yang digariskan dalam AD/ART, maka pemilihan dilakukan dua putaran.

“Di Makassar, presidium langsung ketok palu saja, padahal ketum terpilih suaranya jauh dari 50 plus 1,” terang Tagor di Madame Delima, Jakarta, Sabtu (13/10).

Kondisi demikian diperburuk dengan adanya selisih suara mencapai 320 buah antara caketum dengan MKP yang pemilihannya dilakukan berbarengan.

Belum lagi masalah banyaknya anggota IPPAT yang nyata-nyata memiliki suara ganda. “Ini sangat memalukan sekali. Kita ini pejabat (PPAT, red), tapi perilakunya persis anak TK,” ujar Tagor prihatin.

Sepertinya ada pembiaran terhadap serangkaian kecurangan yang terjadi. “Apa yang terjadi di Makassar itu sudah terstruktur, sistematis, dan masif,” tambah Tagor.

Sementara itu, Rita Serena Kolybonso SH., LLM., kuasa hukum penggugat mengatakan, pihaknya sudah mengajukan gugatan. “Nanti kita buka semua di pengadilan. Kami berharap hakim bisa objektif dalam melihat masalah ini karena para anggota IPPAT merasa dirugikan dengan penyelenggaraan kongres tersebut,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Zulkifli Rassy, SH., Ketua Pengda IPPAT Kota Palembang menambahkan, kita maunya IPPAT lebih naik lagi ke depannya. Tapi mungkin untuk menuju ke sana perlu diperkarakan dulu di pengadilan. (RN)