Firman Jaya Daeli

Jakarta, innews.co.id – Tampilnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disambut baik oleh berbagai pihak.

Mantan anggota Komisi Politik dan Hukum DPR RI Firman Jaya Daeli mengatakan, “Masyarakat dan bangsa Indonesia kembali lagi mencatat sejarah menggembirakan dalam pergaulan internasional dan persahabatan global dengan terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB”.

Keterpilihan ini, kata Firman, sungguh merupakan kebanggaan dan kegembiraan bersama masyarakat dan bangsa Indonesia. “Tidak saja merupakan pengakuan internasional terhadap kemampuan Indonesia untuk menjaga dan mengawal persekutuan kerjasama dunia, tapi juga merupakan sikap simpati dan pernyataan konkrit bangsa-bangsa, yang secara simbolik melambangkan pengharapan dunia terhadap Indonesia untuk membangun dunia agar keadilan global, keamanan, stabilitas umum, dan perdamaian dunia kian meningkat,” ujarnya.

Ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus menjadi modal dasar dan potensi kuat yang membangkitkan dan menggerakkan Indonesia dalam melahirkan dan melaksanakan politik luar negeri dan kebijakan strategis internasional.

“Politik Pancasila mengilhami dan menyemangati Indonesia untuk selalu dan harus senantiasa membangun relasi efektif dan kerjasama strategis yang menyuburkan peradaban bangsa-bangsa yang mesti saling bersahabat dan bersaudara,” jelas Firman.

Firman Jaya Daeli Tokoh Nias berjalan bersama Presiden RI Joko Widodo

Menurut Firman, persaingan regional dan global harus dikendalikan dan diletakkan secara etik moral agar tetap dalam suasana persahabatan dan persaudaraan, bahkan diperuntukkan bagi bertahan dan bertumbuhnya keadaban dunia. “Pancasila mengandung fungsi strategis dan peran vital untuk menjadi panduan dan penuntun penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” lanjutnya.

Tidak itu saja, bangsa Indonesia juga melandasi diri pada konstitusi UUD 1945 yang memastikan Indonesia berada dan berposisi pada jalan ideologi yang mempertahankan dan menjalankan ketertiban umum dan perdamaian abadi dalam tata pergaulan dan kerjasama internasional. Secara konstitusional, Indonesia secara terus menerus harus memelihara doktrin Indonesia Raya yang harus menyelenggarakan politik dan kebijakan keadilan, keamanan, stabilitas, dan perdamaian.

“Kredo bangsa Indonesia secara konstitusional memiliki tugas utama dan tanggung jawab penuh untuk menghormati kedaulatan bangsa, meningkatkan hubungan dan kerjasama antar bangsa-negara dengan prinsip saling menghargai dan membantu; menyelenggarakan agenda dan kebijakan maksimum dari masing-masing negara, kawasan regional, dan dunia global menuju dan memenuhi keadilan dan kemakmuran masyarakat manapun, kemanusiaan dan kesejahteraan umum dunia, stabilitas dan keamanan hakiki dan efektif, perdamaian dan peradaban sejati,” urainya.

Berkaca pada sejarah, Indonesia punya peran dalam menumbuhkan perjuangan kolektif dan massif dari masyarakat-bangsa dan negara-negara kawasan untuk merebut kemerdekaan dan membebaskan diri dari kolonialisme, imperialisme, penindasan, penderitaan, dan kemiskinan. Pada zaman Soekarno, Indonesia menjadi penggerak penting dalam Konferensi Asia Afrika (KAA). “Kesejarahan ini menjadi pemakna dan penguat geneologis politik luar negeri Indonesia yang memang sejak semula mengandung benih-benih untuk memperjuangkan api semangat keadilan, kemakmuran, stabilitas, keamanan, ketertiban, dan perdamaian.

Pemerintahan di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla begitu serius dan konsisten menjabarkan visi-misi dan program Nawacita yang kandungannya tegak lurus dengan ajaran dan falsafah sila-sila Pancasila, dengan kehendak amanah UUD 1945.

Presiden Jokowi di KTT ASEAN Manila

Selama ini kepemimpinan Presiden Jokowi terus menyinari, menerangi, dan mewarnai peta jalur dan arah jalan menuju keadilan, kemakmuran, stabilitas, keamanan, ketertiban, dan perdamaian yang hakiki, sejati, dan kondusif.

Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB merupakan salah satu agenda dan tahapan misi keadaban universal Indonesia. Terpilihnya Indonesia harus diletakkan dalam konteks ini sehingga dimaknai dan dimanfaatkan betul. “Pemaknaan dan pemanfaatan posisi ini semata-mata demi kepentingan dan kebaikan umat manusia dan keutuhan ciptaan, serta kedamaian abadi dunia semesta,” kata Firman.

Misi sakral ini sama sekali bukan untuk pemerintahan tertentu, melainkan sudah sampai pada taraf melampaui itu. Misi ini telah memasuki isi sakral yang berintikan pada kepentingan semesta masa kini dan masa depan bersama seluruh dunia.

Terpilihnya Indonesia, lanjut Firman, menunjukkan dan memastikan prestasi gemilang Pemerintahan Nasional di bawah Jokowi – JK dalam hal politik strategis luar negeri dan kebijakan diplomasi internasional Indonesia. “Keberhasilan dan ketangguhan ini juga merupakan keberhasilan dan ketangguhan kita bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Prestasi gemilang ini menambah deretan prestasi Presiden Jokowi sebelum dan selama ini, khususnya dalam hal politik luar negeri. Ada berbagai ide gagasan cemerlang, inisiatif awal, peran menentukan, keterlibatan penting dari Presiden Jokowi dalam pergaulan, persahabatan, dan kerjasama regional kawasan, dunia internasional, dan isu bersama.

Retno Marsudi saat penetapan Indonesia sebagai Anggota DK PBB

Dalam hal ini Presiden Jokowi dan jajarannya selalu memperjuangkan isu-isu dan agenda menentang dan melawan kolonialisme, imperialisme, ketidakadilan struktural, ketimpangan global; memperjuangkan kemerdekaan penuh, kedaulatan bangsa, dan keseimbangan regional kawasan. Agenda utama dan aksi nyata Indonesia diwujudkan dengan berbagai pola dan format relasi, pertemuan, lobi, dan kerjasama strategis, teknis, dan efektif di beberapa bidang.

Bagi Firman, kepemimpinan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi patut diapresiasi karena memiliki kemauan kuat serta mempunyai kemampuan profesional dan tangguh dalam memimpin jajaran Kementerian Luar Negeri dalam menumbuhkan relasi dan koordinasi dengan berbagai elemen terkait dalam negeri, dalam membangun kerjasama dan persahabatan Indonesia dengan negara-negara lain secara bilateral dan multilateral dengan organ-organ regional dan internasional. “Menlu Retno Marsudi memiliki personalitas yang kredibel, berkarakter, dan performance, integritas yang kuat dan konsisten, kualitas mumpuni, profesional, dan mondial, moralitas yang terjaga dan akuntabel. Rekam jejak dan kematangan yang utuh dan firm,” tandasnya.

Semua itu menjadi potensi kekuatan yang berfungsi mewadahi, mengartikulasi, dan membumikan politik luar negeri bebas aktif dan program Nawacita Jokowi-JK dalam politik regional kawasan dan internasional global.

“Momentum menjadi anggota DK PBB merupakan ruang lebar, peluang banyak, dan kesempatan luas bagi masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengkapitalisasi posisi dan peran. Inilah waktu emas bagi Jokowi-JK dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (RN)