Jakarta, innews.co.id – Peran Bambang Widjojanto (BW) sebagai kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi, digugat oleh sejumlah advokat lantaran tercatat masih menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta.

Tiga pelapor yakni Sandi Situngkir, Robinson, dan Abednego secara marathon melaporkan BW ke tiga organisasi Peradi, masing-masing PERADI pimpinan Juniver Girsang, Rabu (12/6/2019), PERADI pimpinan Fauzi Hasibuan dan Luhut MP Pangaribuan, Kamis (13/6/2019).

Menurut Sandi, “Rekan BW saat ini masih menjabat sebagai pejabat negara. Kalau pun Gubernur Anies mengatakan BW lagi cuti, tapi bukan berarti dia resign dari jabatannya”.

Sandi dkk mempermasalahkan jabatan BW yang kini masih menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, BW melanggar kode etik profesi advokat karena masih menjabat di TGUPP tapi menjadi kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersidang di Mahkamah Konstitudi (MK) terkait sengketa hasil pilpres 2019.

“Rekan BW menerima gaji Rp42.220.000. Itu kan berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta,” tandas Sandi kepada innews di Kantor DPN PERADI RBA, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (13/6/2019) sore.

“Rekan BW kan telah diangkat sebagai pejabat DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur, namun masih menjalankan profesi advokat. Sehingga dapat dipastikan BW tidak mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya,” urai Sandi.

Menurut Sandi, advokat merupakan profesi terhormat. BW adalah advokat senior dan sejatinya menjaga marwah pekerjaan di bidangnya.

Bila dinyatakan melanggar kode etik advokat, sejumlah vonis menanti BW di antaranya, teguran lisan, tertulis, diberhentikan sementara, dan permanen. (RN)