Jakarta, innews.co.id – Hampir dipastikan pembahasan RUU Masyarakat Adat tidak akan tuntas di periode kini. Padahal, akhir November 2013, RUU tersebut telah menjadi agenda Progam Legislasi Nasional (Prolegnas). Dan, pada 2014, Parlemen membentuk Pansus untuk membahas RUU tersebut.

Dalam rilis yang diterima innews, Minggu (10/2/2019) dijelaskan, berganti pemerintahan, RUU tersebut tetap dianggap penting.

Jelang Pemilu 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla menyatakan komitmen politiknya kepada Masyarakat Adat. Komitmen tersebut tertuang di dalam Nawacita. Salah satu dari 6 komitmen politik Jokowi-JK kepada masyarakat adat yakni, mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Jumpa pers soal RUU Masyarakat Adat di Jakarta, Minggu (10/2/2019)

RUU tersebut tidak masuk Prolegnas tahun 2015-2016. Lalu, pada Februari 2018, Parlemen memutuskan RUU Masyarakat Adat sebagai RUU Inisiatif DPR.

Setelah disurati DPR, Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden yang menugaskan enam kementerian untuk menyiapkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Masyarakat Adat.

Keenam menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan HAM.

Lagi-lagi ditunda tanpa kejelasan. Hingga saat ini, DIM yang ditunggu-tunggu DPR belum juga diserahkan oleh Pemerintah. Ini tentu sebuah ironi mengingat betapa jelasnya Nawacita menyebut pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai salah satu dari enam komitmen Pemerintah Jokowi-JK.

“Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat merasa seperti di ping pong dari Kementerian satu ke Kementerian lainnya,” kata Dahniar Andriani, Direktur HuMa.

Masyarakat Adat di Indonesia masih berada di dalam pusaran dan menjadi korban konflik sumberdaya alam dan agraria.

Perkumpulan HuMa menunjukkan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi sekurangnya 326 konflik sumberdaya alam dan agraria di Indonesia. Ratusan konflik tersebut melibatkan areal lahan seluas 2,1 juta hektar dengan korban 186.631 jiwa. Sedikitnya 176.637 jiwa adalah korban dari pihak masyarakat adat.

Selain itu, KIARA mencatatkan di tahun 2018 setidaknya 5 orang dikriminalisasi dan 1 orang meninggal dunia dari Masyarakat Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Maraknya konflik agraria dan bahari merupakan cerminan pembangunan ekonomi Indonesia yang digadang-gadang belum berpihak kepada Masyarakat Adat, terutama kepada Masyarakat Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Bona Beding dari KIARA.

Siti Rakhma Mary, Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI mengatakan, apabila Pemerintah melihat pemenuhan hak Masyarakat Adat cukup dijaminkan dalam beragam perundang-undangan yang tersebar, malah kami melihat sebaliknya. Pokok persoalan Masyarakat Adat yang tidak pernah beres di negeri ini karena adanya tumpang tindih kebijakan.

“Setidaknya ada 14 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Masyarakat Adat. Pertanyaannya ialah jika ada masalah yang dihadapi Masyarakat Adat, Kementerian mana yang bertanggungjawab?” tegasnya.

Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB AMAN menambahkan, “RUU Masyarakat Adat bukanlah alat dagang politik. Ini dibutuhkan Bangsa Indonesia karena merupakan mandat konstitusi UUD 1945. Pengurus Negeri ini perlu menunjukan tindakan keberpihakan yang nyata atas situasi Masyarakat Adat yang selama beberapa generasi menjadi korban ketidakadilan atas kebijakan sumberdaya alam di Indonesia”. (RN)