Jakarta, innews.co.id – Jalan berliku yang dilalui untuk membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri minyak dan gas (migas) akhirnya menemui titik akhir. Kini, holding telah resmi terbentuk berdasarkan akta peralihan yang terbit hari ini.

Proses selanjutnya yakni menggabungkan rencana bisnis antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Menurut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (11/4), “Aspek administrasi holding BUMN industri migas nasional sudah selesai dengan terbitnya akta peralihannya (terkait peralihan saham pemerintah di PGN ke Pertamina), dengan begitu aspek administratif legal holding migas sudah selesai dan berdiri national oil and gas company”.

Menurut dia, holding migas sebenarnya berdasarkan perencanaan pada akhir 2016 berdasarkan hasil rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo terbentuk pertama atau sebagai permulaan sebelum penggabungan perusahaan pelat merah. Namun, akibat Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), pelaksanaannya molor sampai awal 2018 sehingga tersalip holding tambang.

“Ada enam bakal holding, pertama migas dengan Pertamina sebagai induk, kemudian tambang, tetapi dalam perjalanannya holding tambang selesai lebih dahulu. Dan migas baru selesai, dari sisi administrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan PP-nya baru ditandatangani Februari 2018 dan KMK-nya terlambat, baru 28 Maret,” urainya.

Meski demikian, proses panjang tersebut akhirnya tuntas dengan diselesaikannya valuasi PGN dan disahkan melalui akta peralihan saham pemerintah di PGN ke Pertamina. Lebih jelas, akta tersebut berjudul pengalihan hak atas saham negara republik Indonesia pada PGN dalam rangka penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam Pertamina.

Ia mengungkapkan total valuasi saham pemerintah di PGN yang dialihkan ke Pertamina Rp 38,13 triliun. Hal itu nilai saham pemerintah di PGN yang dialirkan ke Pertamina. (RN)