Jakarta, innews.co.id – Untuk menjadi seorang Notaris/PPAT, seseorang diwajibkan menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum, lalu kemudian mengambil jurusan yang spesifik kenotariatan. Setelah menjadi notaris/PPAT pun, seorang notaris/PPAT juga melakoni pekerjaan yang bersinggungan dengan hukum.

Itu artinya, sudah pasti seorang Notaris/PPAT pasti mengerti hukum, tapi kenapa justru mereka-mereka yang paham hukum malah menabrak hukum dalam pelaksanaan roda organisasi, seperti yang terjadi di tubuh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Di mana PP IPPAT hasil Kongres VII di Makassar yang saat ini tengah digugat i PN Jakarta Barat bersikukuh melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), padahal jelas-jelas AD/ART Perkumpulan IPPAT tidak mengenal istilah Rakornas, melainkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Hal ini disampaikan Zulkifli Rassy, SH., M.Kn., salah satu Notaris/PPAT di Sumatera Selatan sekaligus Ketua Pengda INI Palembang dalam perbincangan dengan innews, Selasa (5/3/2019) kemarin.

“Kita semua pasti sudah paham dan mengerti AD/ART, pasal 24 AD dan pasal 26 ART. Sementara yang bakal dilakukan di Bali adalah Rakornas,” ujarnya.

Bagi Zulkifli, sepanjang tidak mengartikan lain dalam ketentuan Rakernas dan tidak mengambil keputusan yang penting mengatasnamakan IPPAT boleh-boleh saja, karena UU menjamin untuk berserikat dan berkumpul. Tapi apabila keputusan tersebut diambil dan menjadi keputusan yang mengikat maka akan berakibat hukum. Karena apa? Hasil Kongres VII Makassar sampai sekarang dalam proses gugatan di PN Jakarta Barat.

Apakah Rakornas bisa digugat? “Sebetulnya semua sudah pahamlah dan banyak ahli dalam keanggotaan dan pakar-pakarnya. Sebuah keputusan yang diambil tidak berdasarkan ketentuan, tentunya tidak sah, dan akan berakibat hukum. Tinggal kita lihat hasil dari Rakornas tersebut,” kata Zulkifli.

Dia menambahkan, Kan masih 2 minggu lagi. Bisa saja Rakornas gagal, sementara para pengwil dan pengda yang belum melaksanakan konferwil masih 15 pengwil dan pengda-pengda pun belum melakukan Konferda. Kalaupun dilaksanakan memang diluar ketentuan AD/ART.

Jadi, kalau dari sisi nama acara saja sudah tidak sah, tentunya berdampak kepada pengurus-pengurus. “Mungkin sanksi secara organisasi belum bisa dilaksanakan, tetapi sanksi moral yang akan menghukum sepanjang hidup mereka,” tandasnya.

Soal kemungkinan Rakornas digunakan sebagai upaya konsolidasi menghadapi gugatan Kongres VII, Zulkifli menilai, bisa ya, bisa tidak, tinggal niat mereka sebagai Tergugat.

“Upaya perdamaian sudah diupayakan, tapi sebagian tergugat tidak memanfaatkannya. Tinggal kita lihat nanti hasil dari Putusan Pengadilan. Ini pun waktunya masih panjang. Tapi paling tidak dengan adanya sebagian sudah menerima damai, menunjukkan bahwa Kongres VII Makasar memang ada masalah dan adanya pelanggaran AD/ART,” jelasnya.

Kembali ke soal Rakornas, Zulkifli mengimbau kepada para Pengwil agar bijaksana dalam mengambil keputusan dan tidak bermain aman dalam arti satu sisi seolah-olah mengakui Kongres sah dalam mengambil keputusan dan sisi lain mendukung para penggugat yang mempermasalahkan kongres.

“Gugatan akan terus berjalan dengan sebagian para tergugat, mungkin masih tersisa hati nurani bahwa kongres ada masalah, maka eks presidium dapat memberikan kesaksian di pengadilan nantinya, karena jalannya kongres dipimpin oleh para presidium kongres. Dengan memberikan kesaksian dapat mengembalikan IPPAT jaya dan bermartabat, terlepas terkabul atau ditolaknya gugatan para tergugat,” tukasnya menutup perbincangan. (RN)