Jakarta, innews.co.id – Nota kesepahaman atau MoU antara Indonesia dan Arab Saudi terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dirasa masih kurang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasalnya, saat ini posisi negara yang dijadikan tujuan TKI masih belum jelas, khususnya terkait perlindungan terhadap para TKI.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Ichsan Firdaus dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11).

Menurut Ichsan, perlu dilihat juga saat melakukan proses kerja sama dengan negara tujuan TKI, harus diperjelas posisinya, jangan dikirim kalau tidak ada kejelasan aturannya.

Sementara itu, politikus PAN Yandri Susanto memandang proses pendekatan informal dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah eksekusi mati, khususnya di negara-negara Islam. Hal itu dapat dilakukan karena di negara-negara tersebut berlaku konsep pencabutan tuntutan jika keluarga korban telah memaafkan kepada pelaku.

Pemerintah bisa membantuk melakukan pendekatan dari para tokoh-tokoh baik ulama atau tokoh berpengaruh Indonesia yang berada di negara tersebut untuk melakukan lobi-lobi langsung.

“Di negara Islam kalau keluarganya memaafkan dan mencabut tuntutan ya dia bebas. Tapi selama hukum negara diterapkan keluarganya tetap menuntut sesuai dengan hukuman ya pasti dieksekusi. Jadi bisa dilakukan secara formal dan informal,” ungkap Yandri.

Di sisi lain, Direktur Kerja Sama Luar Negeri Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Freddy Panggabean menuturkan pemerintah sudah secara aktif melakukan lobi khususnya terhadap Raja Arab Saudi. Akan tetapi, ada perbedaan hukum di sana, yakni tidak adanya kekuasaan Raja terhadap eksekusi tersebut. Pembatalan eksekusi diserahkan kepada pihak keluarga korban.

Freddy mencontohkan hal tersebut berbeda dengan kebijakan hukum di Malaysia. Di Malaysia pertimbangan Raja dapat mempengaruhi setiap eksekusi hukuman mati.

“Tentunya itu semua (lobi-lobi) sudah dilakukan, karena di Arab Saudi itu berbeda semua itu kembali lagi ke pihak keluarga korban,” ungkapnya.

Tuti Tursilawati dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober 2018 pukul 09.00 waktu setenpat. Eksekusi itu dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Tuti telah menjalani proses hukuman yang sekitar tujuh tahun setelah didakwa membunuh majikannya di 2010.

Pada Juni 2011 Tuti dijatuhi vonis hukuman mati. Beberapa sumber pemberitaan di media menyebutkan Tuti terpaksa melakukan pembunuhan itu karena kerap mendapat pelecehan seksual dari majikannya. (RN)