Jakarta, innews.co.id – Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan Rumah Aman (Safe House) khusus korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapat dukungan penuh dari Jaringan Nasional (Jarnas).

Jarnas berharap Rumah Aman dapat terealisasi di setiap kecamatan yang ada di Jakarta.

“Harapan kami itu (Safe House) pada nantinya dapat terealisasi. Karena ini komitmen Pak Anies saat kampanye pilkada lalu dan kami mendukung penuh,” ujar Ketua Jarnas Rahayu Saraswati, Rabu, (23/1/2019).

Pertemuan Pengurus Jarnas dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota

Sebenarnya, kata Saraswati, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki Rumah Aman. Namun, diperuntukan bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Sementara kebutuhan Rumah Aman khusus TPPO menurut anggota DPR RI Komisi VIII ini juga sangat diperlukan.

“Kasus TPPO menjadi kejahatan terbesar kedua di dunia setelah narkotika. Modusnya bisa bermacam-macam, salah satunya pengiriman TKI,” ujar pendiri dan Ketua Yayasan Parinama Astha (ParTha), salah satu lembaga yang fokus pada TPPO.

“Jarnas siap bekerjasama dengan Pemprov DKI melalui bantuan pendampingan korban TPPO yang ada di Rumah Aman,” tambah Saraswati.

Sementara itu, Sekretaris Jarnas Andy Ardian menambahkan, saat ini mereka sedang merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Reintegrasi Korban TPPO.

“Kita sedang merumuskan bagaimana korban kembali ke masyarakat (reintegrasi), bukan sebagai korban, melainkan sebagai orang yang mampu berkontribusi kepada orang lain,” ujar aktivis dari ECPAT Indonesia.

Jarnas didirikan oleh pelbagai lembaga nirlaba yang fokus pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Beberapa lembaga yang tergabung dalam Jarnas diantaranya, ECPAT Indonesia, LBH Apik Jakarta, Bandung Wangi, Padma Indonesia, YKAI, YPAI, Gerasa Bali, LBH Apik Bali, Yayasan Embun Batam, organisasi kerohanian dan sejumlah lembaga lain yang fokus pada pendampingan korban TPPO.

Pertemuan Nasional pertama yang difasilitasi Yayasan ParTha dan berlangsung di Jakarta ini juga diadakan dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence), Desember lalu.

Data Trafficking in person Report Indonesia dari Kedutaan Amerika menyebutkan pemerintah Indonesia belum memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. (RN)