Jakarta, innews.co.id – Masalah maraknya peredaran narkoba di Tanah Air tidak lepas dari kekurangseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan hulu ke hilir. Terbukti, peredaran narkoba banyak dikendalikan dari balik jeruji besi.

Hal ini secara gamblang disampaikan Jefry Tambayong, SH., Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional (Barkornas) Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) dan Ketua Umum Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti-Narkoba (Fokan) saat ditemui di Kantor GMDM di Jakarta, Jumat (5/10). 

Jefry Tambayong, Ketua Umum Nasional GMDM

Menurutnya, Indonesia bisa ‘bersinar’ (bersih dari narkoba), jika semua pihak turut serta bersinergi untuk memerangi narkoba. “Sekarang ini, dari data yang ada, Indonesia pemakai narkoba terbesar kedua di dunia. Untuk bandar narkoba, duduk di jajaran tiga besar dunia. Sementara jumlah pemakai narkoba tidak kurang dari 10 juta jiwa,” papar Jefry.

Oleh karenanya, penanganannya pun harus komprehensif, baik hulu maupun hilir. Inpres mungkin sudah bagus, tapi rasanya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus diamandemen. “Penindakan, penangkapan, dan rehabilitasi, bagus, tapi kalau regulasinya tidak jelas, percuma saja,” tandas Jefry. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penjara menjadi tempat paling aman bagi para pecandu dan pengedar narkoba. Bahkan, Budi Waseso, mantan Kepala BNN pernah berujar bahwa 70 persen peredaran narkoba dikendalikan dari penjara. 

Karena itu, menurut Jefry harus ada kesepakatan bersama antara para penegak hukum yang secara konsisten dijalankan. Dia mencontohkan sudah ada telegram rahasia dari Kabareskrim, juga ada SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), untuk mendukung UU No 35 Tahun 2009 ini yang salah satu poinnya mewajibkan rehab bagi pemakai narkoba untuk kadar pemakaian sekian. 

“Sayangnya, aplikasi di lapangan seringkali berbeda. Masing-masing penegak hukum cenderung saling mencurigai. Misal, hanya kedapatan 1 gram kena 6 tahun, sementara ada yang kedapatan jumlahnya banyak hanya kena 1 tahun. Di sini nampak belum ada kebijakan yang kuat dari hulu,” tukas Jefry.

Jefry mengusulkan agar pemerintah menggunakan aparat TNI untuk membantu pemberantasan narkoba. Tempatkan TNI dalam pengamanan di penjara sehingga baik napi maupun sipir tidak bisa bermain-main.

Dukung rehabilitasi

Lebih jauh Jefry mengatakan, sejauh ini penanganan pola rehabilitasi sangatlah efektif. Bahkan, jauh lebih efektif dari pada pecandu dikirim ke penjara. Saat ini tengah dikembangkan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hanya saja, IPWL harusnya tidak lagi dibingungkan dengan biaya-biaya operasional. Itu maunya jadi tanggung jawab pemerintah. “Bayangkan, untuk makan-minum dan detoksifikasi per orang bisa menelan biaya Rp5 juta, faktanya selama ini pemerintah hanya mensubsidi Rp1,2 juta. Itu pun tidak semua yang direhab dibantu. Misal, ada 100 pecandu yang direhab, paling yang dbantu pemerintah hanya 20 orang saja,” urai Jefry.

Belum lagi para pekerja di panti rehab yang baiknya digaji sesuai UMR. Menurut Jefry, ini perlu diupayakan karena Indonesia sudah darurat narkoba. 

Pemerintah harus memasukkan masalah penanganan narkoba ini sebagai salah satu skala prioritas nasional, bukan hanya pembangunan infrastruktur saja. 

Hal ini juga telah disampaikan oleh Jefry saat bertemu Ketua DPR RI Bambang Susatyo di Senayan beberapa waktu lalu. Demikian juga saat diundang berbicara di Lemhanas dan BAIS. 

“Penanganan narkoba harus dilakukan secara masif, terarah, terukur, dan terencana, untuk menyelamatkan generasi bangsa. Karena itu penting UU No. 35 tahun 2009 diperkuat,” tandasnya. (RN)