Jakarta, innews.co.id – Pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) IPPAT Provinsi Riau mengalami penundaan. Yang tadinya direncanakan berlangsung 27 Oktober diundur menjadi 24 November 2018.

Menurut Johari, SH., MSi, Ketua Pengwil IPPAT Riau dalam pesan elektroniknya, pengunduran jadwal tersebut juga masih bergantung pada jadwal PP IPPAT dan rapat final panitia pelaksana konferwil.

Sejauh ini, kata Johari, belum ada jawaban dari PP IPPAT terhadap surat yang kami layangkan.

“Pengunduran itu dimaksudkan guna memenuhi syarat seperti yang diatur dalam AD/ART, yakni konferwil dilaksanakan 2 bulan setelah Rakerwil. Rakerwil Riau sendiri berlangsung 21 September 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru. Sementara undangan kepada anggota yang dilakukan melalui pengda masing-masing adalah 1 bulan sebelum konferwil. Demikian ketentuan AD/ART IPPAT,” terang Johari.

Bila dikorelasikan dengan adanya gugatan Tim IPPAT terhadap Kongres VII di Makassar, Johari berpandangan, “Saya menghormati proses hukum dan menghargai gugatan dari tim penggugat karena sudah menggunakan jalur hukum daripada berpolemik di media sosial”.

Namun, lanjutnya, bagi saya sebelum ada keputusan PN yangg sah dan inkrah, maka keputusan Kongres IPPAT VII di Makassar harus diakui dan dianggap sah, walau dengan beberapa catatan dan keberatan.

“Roda IPPAT harus tetap berjalan sebagaimana mestinya demi kemaslahatan anggota. IPPAT itu ada untuk kemanfaatan anggota. Jika sudah ada keputusan inkrah terhadap sengketa tersebut, maka kami akan tunduk dan mematuhinya,” ujarnya.

Johari berharap, antara penggugat dan tergugat dapat melakukan islah. “Damai itu indah. Spiritnya Biduk berlalu, kiambang bertaut,” tandasnya.

Ditambahkannya, pihaknya terus memantau perkembangan gugatan di PN Jakbar. Meski begitu, pihaknya akan tetap melaksanakan konferwil sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota dan sesuai AD/ART.

“Kita akan hormati terhadap apa pun proses hukumnya termasuk resiko gugatan dengan tidak mengabaikan upaya mediasi untuk solusi bagi penggugat dan tergugat.

Sebelumnya, juru bicara Tim Gugat IPPAT, Tagor Simanjuntak, SH., mengatakan, bagi daerah yang menyelenggarakan konferwil atau konferda akan digugat.

“Ya, kalau konferwil dilaksanakan akan digugat,” ujar Tagor lantang.

Di sisi lain, Julius Purnawan, SH., MSi., Ketua Umum PP IPPAT menegaskan, “Ikutin saja kaidah bahwa setelah kongres, maka daerah harus mengadakan konferwil dan konferda. Tidak perlu khawatir. Pengurus Pusat sudah mengimbau, demikian juga MKP sudah keluarkan himbauan”.

“Saya tidak mengerti kenapa ada himbauan dan larangan dari orang luar yang latar belakang hanya sebagai kuasa hukum. Kenapa tidak yang bersangkutan (tim penggugat IPPAT) yang menghimbau langsung. Kenapa harus pakai orang lain. Apakah supaya lebih terlihat gagah, paling tahu dan mengerti organisasi, jadi perlu pakai orang luar,” ujarnya dalam sebuah kesempatan wawancara. (RN)