Jakarta, innews.co.id – Dalam ‘klasemen sementara’, PPAT yang digugat oleh Tim Gugat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), namanya berada di peringkat ke-2 sebagai pihak yang terbanyak digugat bersama Habib Adjie dan Priyatno dengan 3 gugatan.

Ditemui usai acara Pembekalan bagi para Calon PPAT di Menara 165, Jakarta, Rabu (28/11) malam, Johari, SH., Ketua Pengwil IPPAT Riau periode 2015-2018 mengaku terkejut dan dirinya belum menerima surat gugatan tersebut.

Pelaksanaan Konferwil Riau, kata Johari, sesuai dengan amanat AD/ART.

Menurut dia, kondisi yang ia rasakan sulit. “Posisi saya terjepit. Saat rapat di pengwil, ada pengurus daerah (pengda) yang ngotot minta dilaksanakan konferwil secepatnya karena kebutuhan di daerah sangat mendesak, baik soal pelayanan dan kebutuhan anggota di daerah maupun PP No. 2 Tahun 2018 tentang MPP, MPW, dan MPD. Kalau konferwil tidak dilaksanakan, maka kami nanti yang akan digugat oleh pengda-pengda,” urai Johari.

Dalam rapat akhirnya diputuskan melaksanakan konferwil. Dan telah terpilih Ketua Pengwil IPPAT Riau yang baru, Benizon, SH., yang juga ikut digugat.

Johari mengatakan, “Saya menghormati teman-teman yang menggugat, mungkin karena melihat ada hal-hal yang kurang pas terjadi di Kongres VII Makassar.

Namun, bagi Johari, pihaknya menghormati keputusan yang terjadi di Makassar. Karena itu, sebelum ada keputusan yang inkrah, dalam rangka kepentingan-kepentingan organisasi dan pelayanan kepada anggota, maka mekanisme organisasi tetap harus berjalan.

Konstatir kita, kata Johari, kalau konferwil dibatalkan tidak menyebabkan pembatalan kongres. Tapi kalau kongres yang dibatalkan, maka perangkat ke bawahnya otomatis batal demi hukum.

“Sangat tidak tepat kalau konferwil atau konferda ikut digugat. Kalau mau gugat, cukup kongres saja. Sebab konferwil atau konferda tidak ada efektifitas dengan kongres,” ujarnya.

Apakah gugatan terkesan berlebihan? “Apa efektifitas hukumnya. Kalau dikatakan kami melawan hukum, hukum yang mana, karena dasar kami AD/ART,” tukas Johari.

Diakuinya, gugatan ini akan cukup merepotkan, pun rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana.

“Harusnya gugatan ini tidak usah melebar. Cukup gugat Kongres VII saja. Kami tidak mengerti mengapa kawan-kawan penggugat sampai menyasar rekan-rekan di daerah,” tandasnya.

Soal kemungkinan gugat balik, Johari mengatakan, “Kami harus rapatkan dulu apakah perlu menggugat balik atau kita hadapi saja gugatan ini. Saya akan pelajari dulu gugatan ini”.

Saat didesak, Johari mengatakan, “Saya pribadi belum berpikir untuk gugat balik.

Lebih jauh Johari mengatakan, substansi masalah itu ada di Kongres Makassar, bukan di Riau, Bali, atau tempat lain yang mengadakan konferwil. Bagi Johari, gugatan terhadap konferwil dan konferda akan mubazir.

“Saya mengajak teman-teman yang menggugat untuk berpikir kembali mengenai parade gugatan yang marak ini. Rentang waktu yang cukup panjang memungkinkan kita bisa mendiskusikan hal ini secara mendalam. Mungkin cukup PP saja yang digugat,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Johari berharap masalah ini bisa diselesaikan di tingkat mediasi. Karena kurang baik kalau sampai masalah ini berlarut-larut. Memberi image negatif bagi IPPAT dan berimplikasi pada masyakarat luas. “Dulu pun IPPAT pernah tersandera pada masalah yang berlarut-larut. Sampai selesai pada Kongres lanjutan di Surabaya. Kejadian 7 tahun silam tersebut, sekarang terulang kembali,” paparnya.

Johari meminta rekan-rekan penggugat yang sudah melakukan gugatannya, bisa menggunakan hak menggugat dengan sebaik-baiknya. Namun, kita juga tetap harus hormati, bahwa sebelum putusan inkrah di pengadilan, maka roda organisasi akan tetap berjalan baik.

Johari mengatakan, mungkin sudah ada upaya dari pengurus PP IPPAT untuk menuntaskan masalah ini. Tapi mungkin karena masih panas, jadi upayanya belum maksimal. (RN)