Jumpa pers pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat soal Gugatan Kongres VII IPPAT. Dari ki-kan, Fahri Irsal, SH., M.Kn (Sekretaris III), Zulkifli Harahap, SH., M.Kn (Anggota Bidang Pengayoman dan Perlindungan Anggota), Julius Purnawan Ketua Umum PP IPPAT hasil Kongres VII IPPAT, Irwan Santosa (Ketua Bidang Organisasi), Kania Susanty, SH., M.Kn., (Ketua Hubungan Antar Lembaga), dan Venny Anshori, SH., M.Kn (Anggota Bidang Dana Usaha)

Jakarta, innews.co.id – Putusan hakim banyak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari tergugat. Karena itu, tergugat memutuskan naik banding.

Hal ini disampaikan Julius Purnawan selaku Tergugat X dalam jumpa pers di bilangan Pondok Indah, Jakarta, Rabu (12/2/2020) malam, terkait putusan PN Jakarta Barat, mengenai gugatan Kongres VII IPPAT di Makassar, 2018 silam. Tampak hadir beberapa Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) yakni, Kania Susanty, SH., M.Kn., Ketua Hubungan Antar Lembaga, Dr. Irwan Santosa, SH., M.Kn (Ketua Bidang Organisasi), Zulkifli Harahap, SH., M.Kn (Anggota Bidang Pengayoman dan Perlindungan Anggota), Fahri Irsal, SH., M.Kn (Sekretaris III), dan Venny Anshori, SH., M.Kn (Anggota Bidang Dana Usaha).

Julius memaparkan ada banyak pertimbangan dari tergugat yang diabaikan. Salah satunya Julius mengkritisi soal kapasitas penggugat, apakah class action atau gugatan biasa. “Karena ini tergolong gugatan biasa, maka bukan kapasitas penggugat untuk melakukan gugatan,” kata Julius.

Dinilai kurang, kurang pihak yang dihadirkan dalam gugatan ini. “Banyak pihak yang tidak dimasukan seperti yang dimaksud dalam gugatan tersebut,” jelasnya. Juga tidak dilihat gugatan itu kabur, dimana ada pihak yang digugat dalam kapasitas yang tidak tepat.

Sementara itu, Irwan Santosa dengan lugas memastikan pelayanan PP IPPAT akan berjalan seperti biasa, tidak terpengaruh dengan putusan pengadilan. “Kami sudah memperhitungkan segala kemungkinan, baik gugatan diterima atau ditolak. Dan, kami sudah siapkan langkah-langkah terukur. Karena putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka dari sisi organisasi, tetap menjalankan program-program organisasi sebagaimana mestinya. Intinya, PP IPPAT tetap melakukan aktifitas pelayanan kepada seluruh anggota,” tukas Irwan.

Sementara itu, Zulkifli Harahap menilai, hakim tidak menimbang keterangan-keterangan dari saksi tergugat. Malah diabaikan dengan alasan yang menjadi saksi fakta adalah ketua-ketua bidang dibawah kepengurusan Julius. Padahal, saat memberikan kesaksian, majelis hakim mempersilahkan saja.

Tentang Kongres Luar Biasa (KLB) yang juga disampaikan dalam putusan majelis hakim, Irwan menilai, ada aturan mainnya dalam AD/ART, dimana untuk melakaanakan KLB harus mendapat dukungan dari pengurus wilayah (pengwil). “Jika bisa mendapat persetujuan dari sebagian besar pengwil, silahkan saja. Kami taat azas,” tandasnya. (RN)