Jakarta, innews.co.id – Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) faktanya rentan terhadap persoalan hukum. Ini lantaran dalam pekerjaannya, seorang PPAT memang selalu bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Faktanya ada sekitar 136 PPAT yang kini tersangkut persoalan hukum, bukan karena kesalahan yang dibuat, melainkan karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum. Itu belum terhitung ratusan lainnya yang kerap dipanggil aparat penegak hukum. Ini menjadikan seorang PPAT harus memiliki mental tangguh dalam menjalankan profesinya.

Kenyataan yang demikian pahit menggugah nurani Otty H.C. Ubayani Panoedjoe, SH., MH., untuk bagaimana memperjuangkan rekan-rekan seprofesinya sehingga dalam menjalankan pekerjaannya tidak harus takut tersangkut hukum.

Salah satu upaya yang ia lakukan adalah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) periode 2018-2023. Kongres IPPAT sendiri rencananya akan dilaksanakan pada Juli 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Banyak sahabat-sahabat saya di daerah—umumnya—yang tersangkut persoalan hukum. Ini membuat saya begitu sedih. Karena itu, saya berniat maju untuk bagaimana memperjuangkan teman-teman ini supaya bisa lebih nyaman dan aman dalam menjalankan profesinya,” kata Otty saat ditemui di kantornya (16/3).

Dia mencontohkan, lalu lintas menjadi tugas polisi, lalu kalau ada tabrakan terjadi, apa polisinya yang dipersalahkan? “Tentu tidak kan,” kata Otty. Begitu juga dengan PPAT, masa hanya karena dititipkan dokumen dari klien, lalu seorang PPAT diduga melakukan mencoba menghilangkan barang bukti.

Bila dirinya menjadi Ketua Umum nanti, ia akan memperjuangkan lahirnya UU PPAT. “Dulu pernah ada yang coba memperjuangkan, tapi karena tidak dikawal oleh organisasi, sekarang UU tersebut dikeluarkan dari Badan Legislasi di DPR RI,” kata wanita cantik kelahiran Padang, 11 April 1965 ini.

Selama ini, para PPAT bekerja hanya berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang PPAT. “Saya ingin memperjuangkan bagaimana payung hukum bagi PPAT adalah UU. Jadi, kami disetarakan dengan para penegak hukum lainnya,” imbuh Otty yang telah lebih dari 23 tahun menjalankan profesi sebagai Notaris dan PPAT ini.

Selain itu, ada kode etik yang menaungi profesi PPAT. Namun, bagi Otty, itu saja belum cukup untuk memagari para PPAT. “Saya merasa sekarang saatnya saya memperjuangkan organisasi ini supaya mereka yang bekerja di dalamnya bisa merasa aman. Tidak sedikit-sedikit harus berurusan dengan penegak hukum.

Tidak itu saja, bila terpilih, Otty juga akan membenahi kesekretariatan sehingga lebih profesional. Salah satunya membuat sistem online dalam pemilihan pimpinan ke depannya. “Ini penting supaya semua PPAT bisa memilih langsung secara terbuka,” kata dia.

Lebih jauh Otty menjelaskan, dirinya berkerinduan PPAT ini menjadi organisasi yang modern. Juga penting dikedepankan adalah menciptakan pelayanan yang baik kepada setiap klien. Dirinya juga akan membenahi kinerja para PPAT dengan membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Pajak, BPN, dan lain sebagainya.

Dari beberapa kandidat yang berkeinginan maju, Otty adalah satu-satunya perempuan. “Saya punya misi membenahi PPAT. Bagi saya, menjadi ketua umum di organisasi adalah sebuah pengabdian, bukan makes money. Karena organisasi ini non-profit,” terang Otty.

Dalam Kongres IPPAT, diberlakukan sistem one man one vote. Diperkirakan ada sekitar 3.000 orang PPAT yang akan hadir pada Kongres IPPAT nanti. Secara umum jumlah PPAT sekarang ini ada sekitar 17.000 di seluruh Indonesia. (RN)