Jakarta, innews.co.id – Negara hukum demokratis konstitusional pada dasarnya berkaitan, bahkan berintikan dan bertumpu pada pembangunan dan pemeliharaan sistem ketertiban umum dan keamanan nasional; penataan dan pelembagaan sistem dan kultur demokrasi; pengembangan dan pergerakan perekonomian; pelaksanaan dan peningkatan pelayanan publik; penguatan dan pemastian kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI, dan lain-lain.

Hal ini mengemuka dalam sidang terbuka Promosi Doktor dalam ilmu politik Bagi Sidratahta Muchtar, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/1/2019).

Tampak hadir sebagai penguji Jenderal Pol. Prof. Tito Karnavian, MA., PhD., bersama sejumlah Guru Besar UI, antara lain Prof. Dr. Burhan Djabir Magenda, Prof. Dr. Maswadi Rauf, dan lain-lain.

Kapolri Tito Karnavian turut didampingi oleh Kepala Biro Provost Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Pol. Hendro Pandowo, Koordinator Sprimpim Kapolri, Kapolresta Depok, dan lain-lain.

Judul disertasi promovendus Sidratahta Muchtar adalah “Kebijakan Anti Terorisme Di Era Demokratisasi : Studi Proses Politik Dalam Perumusan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme Di Indonesia”.

Sejumlah tamu undangan juga tampak memenuhi ruangan siang di antaranya, Firman Jaya Daeli yang juga merupakan salah seorang narasumber utama yang diwawancarai promovendus. Firman Jaya Daeli juga adalah Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI dan menjadi salah seorang tim saat membahas UU 15 Tahun 2003 di DPR-RI.

Materi studi pengkajian dan pembahasan inilah yang didialogkan dan didiskusikan secara akademis ilmiah dan keilmuan intelektual dalam sebuah acara Ujian Disertasi Sidang Terbuka Promosi Doktor Dalam Ilmu Politik Bagi Promovendus Sidratahta Muchtar.

Disampaikan, terminologi kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan luarbiasa dan transnasional mesti dipandang dan diletakkan dalam perspektif sebagai sebuah perihal kejahatan yang merugikan dan merusak.

Daya kerusakan dan kehancuran yang diakibatkan kejahatan terorisme menyentuh langsung negara hukum demokratis konstitusional dan merugikan Indonesia Raya yang berideologi dan berfalsafah Pancasila.

Indonesia Raya berintikan dan bertumpu pada semangat dan etos gotongroyong untuk melakukan pemeliharaan sistem ketertiban umum dan keamanan nasional; pelembagaan sistem dan kultur demokrasi; pergerakan kehidupan perekonomian; peningkatan pelayanan publik; penguatan kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI.

Negara hukum demokratis konstitusional yang merupakan Indonesia Raya harus senantiasa dan terus menerus dijaga, dirawat, dan dibangun.

Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia secara bergotongroyong mesti mencegah, menolak, melawan, memberantas, dan menyatakan ‘Tidak’ pada terorisme.

Agenda pencegahan, penolakan, perlawanan, dan pemberantasan kejahatan terorisme tentu didudukkan dalam kerangka proses penegakan hukum dan pembangunan demokrasi.

Politik Hukum Indonesia yang berbasis pada politik legislasi (regulasi) pada hakikatnya menata dan mengatur sikap, kebijakan, dan tindakan negara terhadap kejahatan terorisme.

Undang-Undang (UU) merupakan landasan, panduan, pedoman, instrumen yang strategis, absah, dan akuntabel dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme.

Proses pembahasan, pembentukan, dan pelaksanaan sebuah UU tentu tidak berdiri sendiri. Juga tidak terletak pada ruang dan waktu yang kosong.

Ada sejumlah faktor dan dinamika yang mengitari dan menyertai. Tentu ada variasi dan orientasi pemikiran dan pertimbangan yang mewarnai dan mempengaruhi. Ada tahapan dinamis, rangkaian ideologis, dan proses politik yang berkelindan di antara internal dan eksternal lingkungan eksekutif (Pemerintah Nasional) dan lingkungan legislatif (Parlemen Nasional) dalam konteks kepentingan nasional dan keterkaitan kawasan regional dan internasional.

Sejumlah Guru Besar memimpin dan menguji disertasi promovendus tersebut, dengan Promotor Prof. Dr. Burhan Djabir Magenda, MA dan Co Promotor Dr. Isbodroini Suyanto, MA. Hadir juga sejumlah akademisi, aktifis, jurnalis, dan lain-lain. (RN)