Jakarta, innews.co.id – Terbongkarnya kasus prostitusi online yang melibatkan dua artis Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila, beberapa waktu lalu, tidak hanya menguakkan sebuah mata rantai supply dan demand yang masih marak, tapi juga lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi.

Hal ini dengan tegas disampaikan Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam rilis yang diterima innews, Selasa (8/1/2019).

Dikatakan, perlu ada kepastian hukum terhadap para pelaku prostitusi. Jangan seperti yang terjadi pada kasus prostitusi online di Surabaya baru-baru ini, di mana hanya perempuan saja yang ditampilkan ke publik, meminta maaf sembari dikelilingi aparat kepolisian. Sementara lelaki yang pemakai jasa seperti disembunyikan identitasnya.

“Prostitusi adalah termasuk katagori penyakit sosial yang multiflyer effect-nya sangat luas dan bersifat snowball, maka pengadilan pun tidak boleh hanya bersifat normatif, melainkan harus extraordinary. Artinya, pengadilannya dilaksanakan secara quickwin (cepat dan seketika) serta ditayangkan ke semua media agar memberikan efek malu yang sangat luas. Dan setiap yang mau berbuat hal yang sama akan berpikir 1.000 kali sebelum melangkah,” urai Giwo Rubianto.

Hukum berat

Karena itu, menurut Giwo, pelaku prostitusi harus diberikan sanksi hukum dan sanksi moral/sosial yang mendatangkan aspek jera. Dan berkekuatan hukum yang pasti tanpa pasal multitafsir/pasal karet.

Vanessa Angel memberikan keterangan pers

“Bagi pelaku yang adalah pejabat/guru/tokoh masyarakat, selain hukuman pidana, maka harus dipastikan akan dikenai sanksi administrasi jika terbukti. Sementara bagi para pelaku selebritis/public figure, wajib dikenakan sanksi tambahan yakni, dicabut hak untuk menjalankan profesi dan peran keartisannya minimal 10 tahun,” urainya.

Sementara itu, pembeli atau penikmat prostitusi (lelaki hidung belang), harus dikenai sanksi hukum pidana dan hukum sosial secara pasti dan tegas.

“Dengan demikian mereka tidak menghambur-hamburkan hartanya secara tidak bertanggung jawab, karena secara langsung merusak lembaga perkawinan dan memberi contoh yang sangat buruk,” tandas Giwo.

Menurutnya, sangat lemah dan tidak adil jika pelaku hanya dijadikan saksi korban. Mereka adalah termasuk ‘aktor’ penyebab terjadinya prostitusi.

Demikian halnya dengan mucikari, wajib dihukum seberat-beratnya karena telah menyebabkan terjadinya transaksi prostitusi yang merusak moral, akhlak serta sendi-sendi bermasyarakat.

Pengadilan khusus

Lebih dari itu, Giwo juga menyarankan agar pemerintah kian memperlengkapi diri, salah satunya dengan produk Undang-Undang yang pasti dan tegas.

Juga aparat diperlengkapi dengan perangkat yang memadai serta diberi kewenangan untuk memonitor dan bila perlu menyadap komunikasi dan transaksi yang mencurigakan.

Hal penting lainnya, Kowani meminta pemerintah membentuk pengadilan khusus dan cepat untuk penanganan kasus prostitusi, sehingga segera memberi efek jera dan berkekuatan hukum.

Tak lupa digalakkan sosialisasi secara nasional dampak, akibat, dan ekses dari prostitusi. Juga membuka pos-pos pengaduan/hotline untuk pengaduan atas potensi prostitusi dimanapun. Dan, segera membuat posko dan hotline di seluruh kecamatan, kabupaten, dan provinsi perihal lembaga yang khusus menangani prostitusi.

Kepada organisasi-organisasi perempuan juga dihimbau untuk bangkit dan segera mengakui dengan jujur atas telah terjadinya dekadensi moral dan meminta pemerintah agar bertindak cepat, konsisten, dan berkomitmen terhadap penyelesaian dan tindakan yang konkrit terhadap segala bentuk dan jenis prostitusi dan pelecehan perempuan secara masif dan proaktif.

“Bila perlu membuat gebrakan dengan meminta semua pihak yang terlibat prostitusi online (termasuk seluruh daftar yang ‘jualan dan pembeli’ untuk dipublish dan ditayangkan ke publik agar tidak dicontoh oleh calon-calon lainnya.

Dikatakan pula, Kowani dengan seluruh organisasi perempuan akan membuat Deklarasi Nasional untuk Stop Prostitusi dan menyatakan keprihatinan atas lemahnya tindakan hukum terhadap pelaku prostitusi. (RN)