Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT)

Jakarta, innews.co.id – Pada 2017, ada sekitar Rp12 triliun dana desa yang mengendap di kas pemerintah daerah. Ini mengisyaratkan masih minimnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa.

Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, di Sasana Pradana, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/3).

Menurut Prasetyo, beberapa titik rawan penyimpangan pengelolaan dana desa yang notabene menjadi penyebab kegagalan atau menurunnya nilai maupun volume sejumlah proyek pembangunan di desa tidak mustahil bakal bermuara pada proses hukum.

Oleh karena itu, dirinya telah menginstruksikan seluruh kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri untuk melakukan sosialisasi secara serentak kepada para perangkat desa di penjuru wilayah. Tujuannya agar dana desa yang diterima tidak disalahgunakan, namun mampu dikelola dan digunakan secara optimal.

Ditambahkannya, ada lima bentuk penyimpangan dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa. Pelanggaran itu, sambung dia, berupa penerimaan dana oleh desa yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya, pemerasan dan pungutan liar dalam proses pencairan, mark up dan kick back pada pengadaan barang/jasa, serta penggunaan kas desa secara tidak sah.

Prasetyo berharap nota kesepahaman tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Ruang lingkup nota kesepahaman, di antaranya pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara; pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah; koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemilihan aset; pengawalan dana desa melalui program Jaksa Masuk Desa (JMD); serta penyediaan data, informasi, keterangan saksi atau ahli terkait penanganan perkara pidana.

Sementara itu, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meminta kepada masyarakat untuk melaporkan informasi penyimpangan dana desa ke pihak kepolisian dan kejaksaan. Masyarakat juga bisa mengadukan temuan itu ke inspektorat pemerintah daerah maupun kepala dinas pemberdayaan desa di wilayah masing-masing. Selain itu, media bisa ikut berpartisipasi untuk mempublikasikan pelbagai temuan dugaan penyimpangan dana desa di seluruh Tanah Air.

Diakui Eko, pada pada 2017 pihaknya telah membawa hampir 100 dari 700 laporan kasus dugaan penyimpangan dana kas desa ke pengadilan. “100 kasus dibanding total 74 ribu desa, ya kecil perbandingannya. Katakanlah 1% saja (desa) bermasalah berarti ada 750 kasus. Kunci penyelesaian ialah pengawasan bersama,” jelasnya. (RN)