Jakarta, innews.co.id – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS harus segera disahkan. Salah satunya lantaran data di tahun 2017 menunjukan 84 persen masalah ini dialami perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Untuk itu, secara tegas, Jaringan Pekerja Migran Indonesia mendesak RUU PKS segera disahkan. Hal itu disampaikan Advokasi dan Bantuan Hukum Migrant Care, Fitri, di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/5).

“Perdagangan orang, kontrak kerja, asuransi, dokumen, dan gaji. Hal ini semakin menegaskan pekerja migran perempuan masih rentan jadi obyek eksploitasi dalam situasi kerja dan migrasi yang tidak aman,” urai Fitri.

Di DPR sendiri, RUU PKS sudah masuk prolegnas sejak tahun 2016 silam. “Ini kan sudah ada di Prolegnas 2016, tapi sampai tahun ini pembahasan belum maksimal. Memang ada pembahasan ada usulan dari DPR, usulan aparat penegak hukum tapi itu belum ditindak lanjuti secara maksimal,” jelas Fitri.

Fitri lanjut mengatakan, “Dengan dibahas RUU PKS diharapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual di mana melengkapi kekosongan perlindungan yang ada dalam UU PMI.

Sedangkan, Boby Alwy, Setjen SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) memaparkan di tahun 2015 ada 50 PMI yang mengalami pelanggaran, di antaranya mengalami perkosaan sampai depresi, bahkan ada yang sampai hari ini belum bisa pulih. Sedangkan 24 pekerja miran lainnya mengalami pelecahan seksual.

Seperti diketahui, RUU PKS mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan dan hukum acara.

Selain itu, mengatur tentang peran serta masyarakat dan mengubah perspektif penegak hukum dalam menangani korban kekerasan, serta disusun lengkap dengan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual. (RN)