Mataram, innews.co.id – Peran fasilitator (Kementerian PUPR) diminta lebih dioptimalkan dan berperan aktif bersama kelompok masyarakat (pokmas), dari proses perencanaan, menyiapkan desain rumah dan RAB dan pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa baik jenis RISHA, RIKO, maupun RIKA.

Tidak itu saja, para fasilitator juga harus mendampingi masyarakat dalam menyiapkan berkas administrasi persyaratan pencairan dana stimulan. Dalam hal ini, pemda juga harus ikut mendampingi Pokmas, karena pemda justru berada dalam garis terdepan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal ini ditegaskan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi, Rabu (10/10) saat memimpin rapat untuk memastikan progres pembangunan rumah korban gempa NTB.

Dijelaskannya, menurut data sementara, peminat rumah instan sehat sederhana (RISHA) sebanyak 2.437 KK, peminat rumah konvensional (RIKO) sebanyak 1.360 KK dan peminat rumah kayu (RIKA) sebanyak 1.178 KK.

Nantinya, aplikator akan dibantu oleh 7 UMKM lokal dalam menyiapkan panel RISHA.

Turut hadir dalam rapat Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah, Pankogasgabpad Mayjen TNI Madsuni, Deputi Rehab-Rekon BNPB Harmensyah, Dansatgas PUPR yang juga Staf Ahli Menteri PUPR Achmad Gani, para Kepala OPD provinsi, Asops, para Dansektor, dan fasilitator.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan standar harga panel Rhisa sebesar Rp23.8 juta.

Untuk mempercepat pembangunan rumah penempatan fasilitator lebih diutamakan pada daerah yang mempunyai pokmas dan dana stimulan sudah diterima masyarakat. Tidak ada hambatan uang, hambatan justru masalah komunikasi antar pihak di lapangan, sehingga berdampak pada progres pembangunan.

Usai rapat, Sonny bersama Harmensyah bertolak ke Desa Kekait, Lombok Barat. Di desa itu diadakan pertemuan yang membahas skema pencairan dana dari BRI ke Pokmas. Sonny juga berkesempatan meninjau langsung bengkel kerja aplikator dan RISHA yang sudah selesai dibangun. (BY)