Jakarta, innews.co.id – Masih banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan koperasi di tanah air belum memahami dan bertanya-tanya apakah definisi, manfaat dan urgensi NIK (Nomor Induk Koperasi) dan Sertifikat NIK Koperasi.

Ini lantaran sebagian besar pelaku gerakan Koperasi masih banyak yang belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK Koperasi.

Menurut Catur Susanto Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM, “Sebenarnya NIK dan Sertifikat NIK sudah diberlakukan sejak launching Mei 2015. Dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Koperasi No. 10 Tahun 2016 Tentang Pendataan Koperasi dan UKM dimana salah satu penekanan (stressing) koperasi adalah pemberlakuan NIK dan Sertifikat NIK Koperasi”.

“Masyarakat masih sering rancu memahami tentang perbedaan NIK dan Sertifikat NIK,” kata Catur dalam siaran persnya, Jumat (19/10).

Dikatakannya, pelaksanaan kegiatan pemberian NIK dan Sertifikat NIK juga merupakan implementasi kebijakan Reformasi Total Koperasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui 3 tahapan, yaitu: Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan. Adapun tahapan Rehabilitasi, salah satu hal utama bahwa Koperasi Wajib Memiliki NIK dan Sertifikat NIK.

Catur menjelaskan, NIK adalah kode unik untuk mengidentifikasi data Koperasi yang pernah tercatat sebagai koperasi aktif pada ODS.

Menurutnya, NIK perlu dibuktikan keberadaan, keaktifan kelembagaan dan usahanya. Dan, NIK aktif secara data ODS, namun belum tentu aktif secara lapangan.

Sementara Sertifikat NIK diberikan pemerintah kepada koperasi sebagai apresiasi dan diakui sebagai koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha.

Juga telah melaksanakan RAT dan melaporkan ke Dinas Koperasi sesuai wilayah binaan serta telah di input ke dalam aplikasi ODS Koperasi. Dan, Sertifikat NIK dipastikan aktif secara database dan lapangan.

“Urgensi penerbitan NIK dan Sertifikat NIK akan memberikan kepastian keberadaan koperasi secara legal baik sebagai badan hukum, serta memastikan koperasi aktif dari aspek kelembagaan maupun usaha,” kata Catur.

Lanjut Catur menerangkan, secara operasional melalui Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 385/SM/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal Program Sertifikasi NIK bagi Koperasi yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/D.I./ Kabupaten/Kota dan Perbankan serta pemangku kepentingan dimohon untuk dapat mendukung program dimaksud dengan memberikan prioritas fasilitasi akses dukungan program dan kegiatan bagi koperasi yang telah memiliki NIK dan bersertifikat NIK. (RN)