Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, (26/3/2020)

Jakarta, innews.co.id – Di tengah penanganan darurat virus korona baru (covid-19) di Tanah Air, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan bantuan swasta, BUMN, dan masyarakat agar tetap berproduksi.

Hal ini dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, (26/3/2020). “Pelaku UMKM terutama yang sektor mikro ada 64 juta unit usaha, ini bukan persoalan kecil. Jadi memang bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi swasta dan masyarakat,” kata Teten.

Teten menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan dua stimulus khusus untuk menjaga daya beli terhadap produk UMKM. Usulan Teten pun saat ini telah mendapatkan restu Presiden Joko Widodo terutama dalam alokasi anggaran dan mekanisme penyaluran.

“Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun,” jelasnya.

Anggaran tersebut akan dituangkan dalam bentuk diskon produk UMKM sebesar 25 persen. Sebanyak dua juta orang target konsumen diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.

Selain dana alokasi diskon, kata Teten, bantuan pemerintah juga akan dikeluarkan dalam bentuk dana langsung tunai. Usaha mikro yang mengandalkan usaha harian dan masuk kategori rentan nantinya akan mendapatkan prioritas.

“Teknisnya ada beberapa model yang sedang kami persiapkan. Kami sedang memberikan stimulus bagi jasa antar termasuk tukang ojek online,” ungkapnya.

Stimulus bantuan tunai dicontohkan berupa dana Rp3 juta untuk usaha mikro atau ultra mikro yang sudah terdampak covid-19 dari data yang diusulkan dinas di daerah. Kemudian bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro. Lalu skema bantuan Rp4 juta bekerja sama dengan BUMN pangan seperti Bulog, serta dalam bentuk subsidi biaya pengantaran usaha mikro yang belum masuk ke platform digital.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BUMN pangan yang siap menjadi off taker untuk mendistribusikan produk pangan ke warung-warung tradisional,” tukasnya. (RN)