Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga Memberikan Sambutan dalam acara Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT, Jakarta Rabu(18/4/2018). Hadir dalam acara ini Ketua Inkopsya BMT Abdul Majid, dan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dam UKM Meliadi Sembiring.

Jakarta, innews.co.id – Masih banyak koperasi syariah yang berharap diberi perlakuan adil dalam program dan kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah, khususnya dalam hal fasilitas pembiayaan.

Menurut Ketua KSPPS BMT Sohibul Umat Rembang Jawa Tengah Sukahar setelah acara Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT di Taman Anggrek Indonesia Permai Jakarta, Rabu, (18/4), sejauh ini koperasi—khususnya yang berbasiskan bisnis syariah, banyak yang merasa belum mendapatkan perlakuan adil untuk program-program pemerintah.

“Kami masih terkendala dalam mengakses program-program pemerintah khususnya pembiayaan seperti KUR yang cenderung syaratnya masih sulit dipenuhi,” katanya. Saat ini, hanya dana bergulir LPDB-KUMKM yang relatif lebih mudah diakses ketimbang program pemerintah yang lain. “Selama masih melibatkan perbankan komersial sulit bagi kami untuk bisa mengaksesnya,” jelasnya.

Hal senada disampaikan, Direktur Inkopsyah Arison yang juga sangat berharap ada kemudahan atau distingsi dari pemerintah terhadap para pelaku koperasi syariah. “Program-program pemerintah untuk para pelaku koperasi sebenarnya sudah cukup bagus, hanya saja kemudahan mengakses masih menjadi kendala,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid menyatakan pihaknya siap mendorong dan mengadvokasi koperasi syariah dan BMT anggotanya agar menjadi koperasi yang sehat dan bermartabat. “Kami berharap dukungan pemerintah terhadap koperasi syariah BMT agar ke depan benar-benar bisa menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan bermartabat,” imbuhnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat membuka acara RAT Inkopsyah BMT Tahun Buku 2017 mengatakan siap mengakomodir kebutuhan koperasi dari mulai kelembagaan, penguatan SDM, pembiayaan, pendampingan produksi, hingga pemasarannya.

“Koperasi merupakan instrumen yang paling tepat untuk fungsi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia. Koperasi ini alat paling tepat untuk pemerataan kesejahteraan,” kata Menkop dan UKM.

Namun ia menekankan ke depan pihaknya akan lebih fokus pada penguatan koperasi berkualitas melalui program reformasi total koperasi. “Koperasi sedikit, tapi berkualitas itu lebih baik. Tapi bukan berarti kami melarang orang berkoperasi, tidak,” tandasnya.

Pihaknya menertibkan dan mencabut badan hukum koperasi-koperasi tak aktif, papan nama, dan mati suri bukan berarti tanpa alasan.

“Ini bukan semangat sekadar membubarkan tetapi membuat database koperasi menjadi semakin baik. Dengan database yang baik berarti semakin mudah merancang program pemberdayaan dan program untuk koperasi,” kata Menteri Puspayoga.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pada kesempatan itu membuka Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT didampingi Ketua Inkopsya BMT Abdul Majid dan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dam UKM Meliadi Sembiring. (RN)