Diskusi Seri 2 RUU Omnibus Law yang digelar HIMPUNI di Kampus UGM SP, Jakarta, Selasa (11/2/2020) malam

Jakarta, innews.co.id – Undang-Undang Omnibus Law bukan satu-satunya pintu masuk membanjirnya investasi di Indonesia. Justru harus dipertimbangkan, apakah produk hukum ini nantinya hanya sebatas penyerdehanaan regulasi semata.

Hal ini mencuat dalam Diskusi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan Seri 2 yang diadakan oleh Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Kampus UGM SP, Jakarta, Selasa (11/2/2020) malam

Para pembicara dan peserta diskusi RUU Omnibus Law Seri 2 yang diadakan Himpuni di Kampus UGM SP, Jakarta, Selasa (11/2/2020)

Pembicara Robert Na Ending Jaweng, SIP., MAP., Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai, jangan sampai terjadi desentralisasi dalam penyusunan omnibus law.

Sementara itu Purwadi Soeprihanto, S.Hut., ME., Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengatakan bahwa omnibus law bukanlah satu-satunya untuk mendatangkan investasi. “Penerapan omnibus law harus dibarengi dengan pola menarik investasi yang jitu, misal lewat insentif-insentif yang bisa diminati para investor,” ujarnya.

Pembicara lain, Dr. Sukarmi, SH., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beranggapan, perlunya aspek-aspek penting lainnya sebelum RUU Omnibus Law ini diputuskan. “Itu semata agar regulasi bukan hanya substansi semata, tapi bisa melibatkan partisipasi publik yang nyata, sehingga ketika dieksekusi tidak mendapat penolakan,” tuturnya.

Para pembicara dan moderator pada Diskusi Seri 2 RUU Omnibus Law yang diadakan HIMPUNI di Kampus UGM SP, Jakarta, Selasa (11/2/2020) malam

Hal itu diaminkan oleh Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Sc., Staf Khusus untuk Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi Menteri Perhubungan RI, yang mendorong perlunya partisipasi publik yang luas dalam pembahasan di DPR.

Pada bagian lain, Maryono Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) menegaskan, pembahasan RUU Omnibus Law ini akan dikaji dalam 9 seri oleh HIMPUNI. “Kita ingin secara aktif memberi masukan kepada pemerintah agar RUU ini bisa benar-benar matang sebelum diimplementasikan,” ujar Maryono yang juga Koordinator Presidium III HIMPUNI ini.

Di seri ke-2 topik yang dibahas mengenai ‘Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, dan Kemudahan Berusaha’. Untuk topik ke-3, dengan tema Ketenagakerjaan, rencananya akan diadakan pada 13 Februari 2020 di Gedung Asta Gatra, Lemhanas, Jakarta. (RN)