Sidak Menaker ke Pelabuhan LSay Maumere

Jakarta, innews.co.id – Inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri ke PT. Pelindo III Cabang Maumere,di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/10), menemukan sejumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan. Salah satunya, pembayaran upah di bawah upah minimum.

Testimoni dari Markus Bataona, mandor bongkar muat Kelompok 3 di lapangan, memperkuat temuan tersebut.

Pada kesempatan itu Markus menjelaskan, ada 180 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga bongkar muat yang terbagi dalam 6 kelompok. Seluruh tenaga kerja bongkar muat tersebut, terikat kontrak dengan Koperasi TBM. Dijelaskan pula, rata-rata upah yang didapat tiap bulan Rp 1 juta. Ketika ada bongkar muat peti kemas besar, mereka harus bekerja sehari penuh tanpa upah lembur. Selain itu, gaji mereka pun masih dipotong PPh-23, meski nama mereka tidak ada dalam daftar pembayaran PPh-23.

Ketika dikonfirmasi Suryo Khasobu, Kepala Humas Pelindo III menerangkan, “Pelindo III tidak pernah memberikan upah secara angsung kepada para buruh/pekerja bongkar muat, melainkan membayar ke Koperasi TKBM yang menaungi para buruh/pekerja bongkar muat”.

Dalam hal ini, lanjut Suryo, Pelindo III sudah membayar kepada Koperasi TKBM sesuai tarif yang berlaku, di mana penentuan tarif dilakukan bersama-sama oleh para stakehodelders/ asosiasi terkait. “Tarif yang telah disepakati kemudian disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditetapkan,” urainya.

Bicara soal sidak Menaker, menurut Suryo, dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para pihak yang berkepentingan di pelabuhan.

Leonardus Paulus Nining Paoe – Kepala Koperasi TKBM

Guna mengetahui soal tarif pekerja bongkar muat, innews menghubungi Leonardus Paulus Nining Paoe Kepala Koperasi TKBM. Dalam perbincangannya, Paulus menjelaskan, dalam hal penggajian, Koperasi TKBM mengirim nota tagihan ke PBM (perusahaan bongkar muat) dalam hal ini Pelindo III Cabang Maumere. Kemudian PBM mengirimkan gaji lewat transfer dan sudah dipotong PPh-23 oleh pihak Pelindo III Cabang Maumere. “Setelah uang diambil, kami menyerahkan kepada Ketua Regu Kerja yang selanjutnya membagikan kepada para anggotanya,” terang Paulus.

Dikatakan, keanggotaan tenaga kerja bongkat muat itu tetap yang ditandai dengan kartu anggota TKBM yang tidak bisa dipindahtangankan.

Bicara soal pengupahan, Paulus menjelaskan, upah TKBM Pelabuhan L.Say Maumere ditetapkan dalam buku tarif sejak tahun 2012 yang sampai sekarang belum ada perubahan. “Komponen dalam tarif bongkar muat yakni upah TKBM, PBM, dan jasa kepelabuhan (Pelindo III). Untuk tarif bongkar muat perhitungannya per tonnase dan perkubikkasi,” urainya.

Paulus mengaku, sejak Oktober 2017, ia selaku Ketua Koperasi TKBM telah mengajukan kenaikan tarif bongkar muat, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari berbagai pihak, seperti asosiasi perusahaan bongkar muat dan pengusaha pengguna jasa TKBM.

“Perlu saya sampaikan bahwa tarif bongkar muat pelabuhan L. Say Maumere paling tinggi di NTT, bahkan Indonesia,” tambahnya. (RN)