Jefry Tambayong, Ketua Umum Nasional GMDM

Jakarta, innews.co.id – Wacana penambahan tempat rehabilitasi narkoba disambut baik oleh Jefry Tambayong, Ketua Umum Nasional Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM).

Saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (1/8), Jefry mengaku mendukung rencana tersebut. “Tentu saja setuju. Kami sangat mendukung rencana penambahan tempat rehabilitasi karena faktanya memang masih sangat kurang,” ujar Jefry.

Dikatakannya, saat ini ada lebih dari 1 juta pemakai narkoba di wilayah Jakarta yang butuh direhabilitasi. “Kalau se-Indonesia, mungkin lebih dari 6 juta orang. Sementara tempat rehabilitasi yang dimiliki BNN hanya sanggup menampung maksimal 4.000 orang,” kata Jefry.

Jefry menguraikan, untuk IPWL sendiri hanya mampu menampung sekitar 20.000 pengguna narkoba yang akan dipulihkan. “Kalau saya tidak salah pemerintah mau menyiapkan tempat yang sanggup menampung 200.000 orang,” ujarnya.

Tempat IPWL yang dikelola oleh GMDM sendiri dan tersebar di berbagai daerah diakui Jefry sudah overload. “Ya, sudah tidak muat. Pemakai narkotika jauh lebih banyak dari pada tempat yang tersedia,” akunya.

Dalam menyikapi revisi Undang-Undang Narkotika yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR, maka pemerintah nampaknya harus segera menyiapkan penampungan bagi para pemakai narkoba. Karena dalam draft RUU Narkotika, pemerintah sepakat mengutamakan pendekatan rehabilitasi bagi para pengguna daripada mengirim mereka ke lembaga pemasyarakatan yang telah over capacity.

Menurut Rima Amelia, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), beberapa waktu lalu, saat ini jumlah panti rehabilitasi narkoba di Indonesia hanya 105 unit. Jumlah ini sangat terbatas bila dibanding dengan pengguna narkoba kronis yang mencapai 943.000 orang.

“Sebanyak 25 persen dari 943.000 orang tersebut memerlukan rawat inap, sedangkan 75 persen di antaranya memerlukan rehabilitasi rawat jalan. Sementara itu, kapasitas panti rehabilitasi narkoba yang dimiliki pemerintah dan swasta hanya mampu menampung sekitar 2.725 orang.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pembahasan revisi UU Narkotika dan UU Pemasyarakatan yang dilakukan secara paralel. Sebab, keduanya menjadi ketentuan yang tak terpisahkan dari Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Targetnya, Agustus ini sudah selesai dibahas.

Dijelaskan pula, aturan mengenai rehabilitasi pengguna narkoba juga akan disebutkan di dalam RKUHP hingga ketentuan lain yang mengatur pidana narkotika di dalam UU Narkotika dan UU Pemasyarakatan juga harus diubah.

Sejauh ini, naskah akademik revisi UU Narkotika telah diserahkan ke DPR. “Ke depannya, kami ingin pengguna narkoba benar-benar mendapatkan perawatan medis dan psikologis serta harus dibedakan dari bandar atau pengedar. “Bandar akan dipidana penjara, sedangkan pengguna yang juga korban ini akan direhabilitasi,” jelas Enny.

Tidak itu saja, menurut Jefry, ke depan, pemerintah harus lebih intens melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan berkarya di tempat rehabilitasi lewat pendidikan dan pelatihan.

Juga pemerintah bisa meningkatkan kebutuhan sandang para pengguna yang direhabilitasi. Jika selama ini biaya per orang Rp1,4 juta, maka untuk lebih memaksimalkan rehabilitasi, Jefry mengusulkan biaya sebesar Rp5 juta per orang. Selain itu, pemerintah juga membantu sewa tempat rehabilitasi, penambahan sarana dan prasarana pendukung, dan lainnya.

Jika demikian, Jefry berkeyakinan, proses rehabilitasi akan semakin maksimal dan mereka yang direhab bisa benar-benar bersih tatkala keluar dari tempat tersebut. (RN)