Jakarta, innews.co.id – Penetapan perdamaian dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, salah satu poinnya menginstruksikan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB).

Tidak butuh waktu lama, Pimpinan Kolektif Kolegial Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PKK IPPAT) yang terdiri dari Hapendi Harahap, Otty Ubayani, dan Firdhonal, bersama para penggugat langsung bergerak merencanakan KLB pada September 2019.

Hal tersebut juga disampaikan saat pertemuan PKK IPPAT dan Penggugat dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di DPR RI, Jumat (31/5/2019) kemarin.

Para Pimpinan Kolektif Kolegial bersama Tim PPAT Peduli IPPAT di depan ruangan Ketua DPR RI, Jumat (31/5/2019)

Bicara soal KLB, Tagor Simanjuntak, SH , M.Kn., Juru Bicara Penggugat kepada innews mengatakan, “KLB IPPAT akan dikaksanakan September 2019 di Lombok dan Pengurus Wilayah IPPAT NTB yang akan bertindak selaku tuan rumah”.

Ditambahkannya, Ketua DPR RI sudah memastikan diri untuk hadir pada acara tersebut.

Ditanya alasan memilih Lombok, menurut Tagor, NTB belum pernah mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Selain itu, ini juga dalam rangka promosi pariwisata Lombok pasca gempa. Kebetulan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi NTB welcome dengan hajatan akbar ini.

Sementara itu, Muhammad Aroman, SH., Ketua Pengwil IPPAT NTB, ketika dikonfirmasi mengaku sudah diberi tahu mengenai rencana menggelar KLB di Lombok. “Iya, sudah diberi tahu,” ujarnya lewat pesan singkat kepada innews, Sabtu (1/6/2019).

Namun, Aroman enggan bicara lebih jauh mengenai acara tersebut. “Kita liat nanti setelah Idul Fitri,” ucapnya datar.

Lebih jauh Tagor mengatakan, berperan sebagai Sterring Committee (SC) adalah PKK IPPAT beserta Tim Sekretariat yang berjumlah sekitar 30 orang. Sementara Organizing Committee (OC) adalah rekan-rekan anggota IPPAT Lombok.

Ketika ditanya apakah di bulan tersebut audah keluar putusan pengadilan, Tagor mengatakan, “Legal standing, penetapan PN Jakbar tidak perlu menunggu putusan”.

Demikian juga soal agenda pada KLB nanti, Tagor mengatakan, pastinya akan meneruskan Kongres IPPAT Makassar ke putaran kedua untuk memenuhi ketentuan AD 50 persen + 1.

Lalu bagaimana bila PP IPPAT sekarang ini menolak KLB tersebut? Dengan lantang Tagor berujar, “Gak ada urusan. Kita lanjut terus menuju PP IPPAT yang legitimate sesuai AD/ART”. (RN)