Edison Manurung, SH., MM., Ketua Umum KMDT (kiri) bersama Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI)

Jakarta, innews.co.id – Perkumpulan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) telah berbadan hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000366.AH.01.07 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LL.M., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada 20 Januari 2019.

Keluarnya surat ini memperkuat langkah KMDT dalam mewujudkan visinya “Percepatan Wisata Danau Toba Mendunia Era Jokowi” yang dicanangkan sejak awal.

Edison Manurung (tengah) bersama Ketua DPD RI di ruang kerjanya, Gedung DPD RI, Jakarta

Kepada innews, Edison Manurung, SH., MM., Ketua Umum KMDT, Rabu (22/1/2020) menerangkan, sejumlah tokoh Batak lintas marga telah menandatangani kesepakatan bersama untuk mendukung percepatan wisata Danau Toba mendunia, di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, (29/11/2019) silam.

“Dengan keluarnya legal standing ini, tentu kerja KMDT akan lebih cepat lagi. Namun, tentu didukung semua pihak,” kata Edison.

Edison menerangkan, KMDT bisa menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Pusat guna menindaklanjuti pembangunan infrastruktur dan lainnya di Kawasan Danau Toba, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan masyarakat sekitar Danau Toba.

Deklarasi Pembentukan KMDT di UKI, Jakarta, September 2019 lalu

“Harapan kami, julukan peta kemiskinan Tapanuli dihapuskan menjadi Peta Kemakmuran,” imbuhnya.

Dia menambahkan, KMDT akan turun langsung ke masyarakat guna memberi edukasi dan pemahaman akan pentingnya percepatan wisata Danau Toba yang tentu akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Surat Pengesahan Perkumpulan KMDT berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI

Lebih jauh Edison mengatakan, sesuai AD/ART, maka KMDT harus dibentuk di Provinsi sampai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan luar negeri. “Wadah ini juga sebagai sarana berhimpun putra-putri anak rantau di seluruh Indonesia dan luar negeri yang peduli akan bona pasogit,” urainya.

Melalui KMDT, lanjutnya, para orang Batak dapat menyalurkan aspirasi dan bantuan demi kemajuan Danau Toba. Sejauh ini, KMDT telah mengeluarkan mandat pembentukan kepengurusan ke beberapa daerah antara lain, Sumut, Riau, Kepri, Jabar, Kalbar, Tobasa, Samosir, Taput, Humbahas dan lainnya. Targetnya di 2020, sudah terbentuk di semua wilayah.

“Saya sebagai Ketum DPP KMDT mengharapkan bantuan kita semua untuk bisa menjadi pengurus dan anggota KMDT. Siapapun bisa menjadi anggota KMDT, sesuai Pasal 7 AD/ART,” terang Edison.

Dalam waktu dekat, kata Edison, KMDT bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo akan keliling Danau Toba untuk melihat langsung, sekaligus acara Sosialisasi 4 Pilar MPR dan Pelantikan Pengurus KMDT di kawasan Danau Toba. (RN)