Kupang, innews.co.id – Konferensi Perempuan Timur Tahun 2018, diharapkan dapat membawa semangat kolaborasi, sinergi, kemitraan antara pemangku kepentingan serta melahirkan berbagai gerakan perempuan khususnya di wilayah Timur Indonesia.

Konferensi ini merupakan dukungan program MAMPU (kemitraan Australia-Indonesia) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mewakili Presiden Joko Widodo membuka konferensi yang baru pertama kali diselenggarakan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, Minggu (10/12).

Konferensi Perempuan Timur 2018 minta realisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada kesempatan tersebut, Menteri Yohana menyampaikan 3 isu penting dihadapan ratusan peserta konferensi yang berasal dari berbagai daerah di Kawasan timur Indonesia.

Pertama, perihal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang berharap masyarakat untuk terus mendukung dan mendorong secepatnya disahkan.

Kedua, masalah pernikahan usia anak yang perlu ditekan. Dan, ketiga, tentang akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan akhiri ketidakadilan ekonomi bagi perempuan atau 3 Akhiri (program 3 ENDs) yang harus digencarkan oleh seluruh pemerhati masalah perempuan dan anak di wilayah timur.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise

“Konferensi ini sebagai bentuk kebangkitan dan kepedulian perempuan timur mengatasi masalah yang selama ini ada khususnya terkait perempuan dan anak, karena potensi perempuan timur itu sangat besar. Saya menghimbau, libatkan pusat studi daerah masing-masing, untuk mengkaji bersama penyebab di wilayah Timur Indonesia, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tinggi. Suatu saat jika hasil kajian tersebut sudah diperoleh, kita kumpulkan lalu lakukan diskusi bersama sehingga jadi penguat baru bagi kita untuk menjawab permasalahan perempuan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” tegas Yohana.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi dalam keterangannya mengatakan, “Pemerintah daerah Provinsi NTT sangat berkomitmen membantu pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA. Tidak hanya melakukan himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi semata ditingkat pemimpin daerah di kabupaten. Kami telah membentuk satuan tugas (satgas) TPPO hingga ke desa-desa”. (MT)