Jakarta, innews.co.id – Ada begitu banyak masalah yang mendera kehidupan berkeluarga. Salah satunya kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Melihat kecenderungan meningkatnya KDRT, maka Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai wadah perjuangan kaum perempuan, merasa turut prihatin dan terpanggil untuk bagaimana memperjuangkan para wanita sehingga KDRT bisa diminimalisir.

Salah satunya, melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Masalah Keluarga (YLBH & MK), Kowani membuka hotline bagi para korban KDRT.

Spirit Kowani memperjuangkan kaum perempuan

Hal ini disampaikan Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., dalam acara Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibidani oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Masalah Keluarga (YLBH & MK) Kowani di Kantor Lurah Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (21/2/2019).

Dalam acara tersebut Dr. Charletty Coesyana, M.Psi., dari YLBH-MK Kowani menjelaskan bahwa ada 4 jenis KDRT menurut Undang-Undang yakni, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Dikatakan, suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anak termasuk telah melakukan KDRT.

Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Lurah Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (21/2/2019)

“Tidak dinafkahi oleh suami selama 3 bulan, istri sudah berhak melaporkan. Kalau suami meninggalkan rumah selama 2 tahun tanpa ada berita, maka pengadilan akan langsung memutuskan telah bercerai,” urai Coesyana.

Sementara itu, Giwo Rubianto mengatakan, acara ini merupakan wujud kepedulian Kowani terhadap perempuan Indonesia, terlebih mereka yang mengalami KDRT.

“Melalui acara ini, kami (Kowani, red) bukan saja berempati, tapi juga meminta para wanit yang mengalami KDRT untuk berani melaporkan ke pihak-pihak yang terkait,” seru Giwo.

Tidak itu saja, diharapkan melalui acara ini masyarakat kian memahami bahwa mereka yang melakukan KDRT bisa dijerat hukum. “Jangan biarkan pelaku KDRT bebas di rumah. Harus diberi pelajaran,” imbuh Giwo.

Sementara itu, Suyono, Lurah Kalibaru yang menjadi tuan rumah dalam sosialisasi tersebut menyambut baik acara ini. “Kami senang bisa dikunjungi dan diberi bekal pengetahuan. Ke depan, hal-hal semacam ini harus lebih intens dilakukan sehingga masyarakat bisa cerdas dan melek hukum,” ucapnya.

Bagi para Ibu Bangsa yang mengalami KDRT bisa menghubungi hotline 021-3152787. Menurut Giwo, nantinya dari YLBH akan memberi pendampingan hukum, baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan di pengadilan. (RN)