Jakarta, innews.co.id – Komisi Nasional Perempuan secara khusus melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyikapi konflik selama 20 tahun reformasi, khususnya yang berdampak langsung pada kaum perempuan.

Kajian tersebut disampaikan oleh para Komisioner Komnas Perempuan di antaranya Azriana Manalu, Yuniyanti Chuzaifah, Indritati Suparno, Taufiek Zuklbahary, dan Saur Tumiur Situmorang, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu. (23/5).

Dalam rilis yang diterima disampaikan bahwa selama 20 tahun reformasi ada kemajuan dalam kebijakan untuk menyikapi berbagai konteks konflik di Indonesia. Sayangnya, kemajuan tersebut belum memberikan manfaat optimal untuk pemenuhan HAM perempuan, sebagai pihak yang kerap menjadi korban konflik. Ini dikarenakan masih ada kesenjangan, kontradiksi, dan kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas.

Kesenjangan dan kemunduran tersebut sebagai konsekuensi dari politik hukum yang mencerminkan proses reformasi yang mengalami defisit demokrasi sebagai akibat dari maraknya politik transaksional, primordial, korupsi, dan penggunaan identitas yang mempertebal intoleransi. Juga minimnya pelibatan substantif bagi perempuan dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan sehingga turut melahirkan peluang lahirnya kebijakan yang diskriminatif dan diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi pengawasan yang mumpuni.

Selain itu, cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian yang bersifat pragmatis dan menghasilkan implementasi kebijakan yang berpotensi melahirkan konflik baru dan mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Lainnya, komitmen politik yang tidak konsisten serta kapasitas penyelenggara negara yang terbatas serta cara kerja yang belum koordinatif menyebabkan mekanisme yang dibuat tidak berjalan maksimal serta kurang efektif, minim inovasi dan abai pada pengalaman khas perempuan dalam konflik.

Demikian juga kepemimpinan perempuan dan masyarakat sipil dalam menyikapi konflik belum didukung dengan kebijakan afirmasi yang optimal, bahkan sebaliknya dibatasi dengan kebijakan adminsitraitif-birokratis, mendiskriminasikan, dan mengkriminalkan.

Mengenai beberapa temuan tersebut, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi berupa:

Pertama, mengintegrasikan penyikapan konflik secara holistik ke dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJP 2020-2045 dan RPJM 2020-2025) guna memastikan tujuan pembangunan yang inklusif dan perdamaian berkelanjutan dapat tercapai.

Kedua, mengembangkan cara kerja yang lebih komprehensif dan holistik dalam menyikapi konflik, termasuk membangun pemahaman yang utuh, kritis dan relektif mengenai konflik, baik secara makro maupun mikro.

Ketiga, menggunakan terobosan-terobosan dari kebijakan yang ada untuk mengatasi kesenjangan kebijakan dan memastikan pemanfaatan optimal dari kemajuan-kemajuan yang tersedia.

Keempat, memperkuat perlindungan hukum dalam penyikapan konflik, termasuk mengembangkan mekanisme untuk memastikan putusan pengadilan yang sudah inkrah bisa dijalankan.

Kelima, menyusun langkah-langkah terobosan untuk memperkuat proses pemulihan dan pembangunan inklusif bagi korban konflik, dengan perhatian khusus pada perempuan dan kelompok-kelompok rentan diskriminasi.

Keenam, memastikan akses dan kemudahan bagi perempuan, terutama korban konflik dan proses pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan.

Ketujuh, mengembangkan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi kerentanan baru dan mencegah berulangnya konflik serta berkontribusi pada perlindungan korban dan warga yang terimbas konflik. (RN)