DR. Djonggi Simorangkir saat mengunjungi Negeri Paman Sam, tepatnya diluar Gedung Putih Washington DC, yang dipadati para turis dari berbagai negara

Jakarta, innews.co.id – Wilayah teritorial Ibu Kota negara cukup 30an ribu hektar, tidak perlu sampai 180.000 hektar seperti yang diwacanakan selama ini. Ini juga dalam kaitan menghemat biaya pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pandangan DR. Djonggi Simorangkir, SH., MH., advokat senior sekaligus pengamat hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan selaras dengan komentar Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Djonggi Simorangkir dan istri sedang berada di Time Square New York yang hiruk pikuk segala macam bangsa ada disini, bahkan termasuk para mafia kelas wahid

Menurut Djonggi, salah satu Ibu Kota negara terbaik di dunia adalah Washington DC yang juga merupakan Ibu Kota Amerika Serikat. Dalam satu lokasi ada Kantor Presiden, Senat, dan lainnya. “Luas Ibu Kota Washington DC paling hanya 17.000 hektar. Jadi, kalau Ibu Kota baru luasnya 30 ribu, sudah cukuplah,” kata Djonggi kepada innews di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (28/8/2019) malam.

Dengan begitu juga, lanjutnya, memberi kesempatan bagi kota-kota di sekitarnya untuk berkembang, menjadi kota satelit. Jadi, tidak semua terpusat di Ibu Kota. Dicontohkan Kota Balikpapan, Djonggi memprediksi akan lebih hebat dari Jakarta.

Djonggi Simorangkir dan istri Rumindang Rajagukguk tengah berada di Kota Las Vegas, USA, yang dikenal juga sebagai pusat Perjudian Dunia

Bicara rupa Jakarta pasca pemindahan nanti, kata Djonggi, harusnya Jakarta memjadi kota bisnis dan perekonomian. Namun, gubernurnya harus ‘ramah’ bagi para investor dan tidak eksklusif hanya untuk kelompoknya saja. Kalau tidak, jangan harap investor mau datang ke Jakarta.

Lanjut Djonggi mengatakan, sebenarnya dulu Pemerintah Belanda sudah bagus membangun Jakarta. Hanya saja, pemerintah Jakarta selanjutnya membangun Tanah Abang menjadi kawasan bisnis, begitu juga ditempat lain. Ini yang menjadi sumber keruwetan, karena sebagai pusat bisnis, tentu juga menjadi tempat pertemuan orang dari berbagai tempat dan membuat kawasan menjadi macet. Dengan kata lain, di Jakarta, tidak ada perencanaan tata kota yang baik.

DR. Djonggi Simorangkir dan keluarga sedang di depan Gedung Capitol Washington DC, USA

Pasca pemindahan Ibu Kota juga, lanjut Djonggi, Jakarta harus dipimpin oleh orang yang kreatif dan inovatif, sehingga bisa menjadikan kota ini sebagai pusat bisnis, jasa, dan wisata. Bukan hanya bisanya merubah gedung-gedung bertingkat menjadi ruang terbuka hijau (RTH) saja. Bagi Djonggi, terlalu kecil kalau seorang gubernur berpemikiran demikian.

Kembali ke soal Ibu Kota baru, Djonggi mengingatkan, juga untuk penghematan anggaran, baiknya Presiden Jokowi mendengarkan masukan-masukan dari para ahli tata kota. “Jangan dipikir Presiden sudah tahu segalanya. Masukan dari para ahli tentu akan membuat rencana pembangunan Ibu Kota baru bisa berjalan mulus,” tukas Djonggi yang juga dikenal sebagai dosen tamu di sejumlah universitas ternama di Indonesia ini.

Djonggi Simorangkir bersama keluarga di Departement of Justice USA (Departemen Kehakiman Amerika Serikat) di Washington DC

Selain itu, tambah Djonggi, kalau Ibu Kota dibangun sedemikian luas, bisa menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah lain.

“Jadi, harus dipastikan, di Ibu Kota nanti hanya untuk pusat pemerintahan, tidak lagi menjadi pusat bisnis. Kalau pusat pemerintahan baru juga dibarengi dengan pusat bisnis dan ekonomi, sama saja memindahkan masalah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Besok-besok sudah crowded, maka Ibu Kota dipindah lagi,” terang suami tercinta DR. Rumindang Rajagukguk ini.

Djonggi Simorangkir dan istri di bawah Patung Liberty

Untuk pusat bisnis, kata Djonggi, bisa disebar di berbagai kota-kota besar lain di Indonesia. Bisa saja di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan lain-lain. Hal ini juga menghindari kecemberuan sosial terhadap Ibu Kota.

Mengenai ada pihak-pihak yang kontra dengan pemindahan Ibu Kota, menurut Djonggi, itu hal biasa saja. “Bisa juga yang kontra itu merasa tidak diajak atau punya aktifitas bisnis di Jakarta, dimana kalau Ibu Kota dipindah, maka bisnisnya bisa sepi atau malah tutup,” ucap Djonggi sembari terbahak.

Jadi, mengenai pemindahan Ibu Kota, jika memang mengharuskan digunakan lahan 180.000 hektar, Djonggi mengusulkan agar dimasukkan lusat-pusat Militer (Mabes TNI Darat, Laut, Udara) dan khususnya Pangkalan TNI AU. Ini mirip-mirip dengan Pentagon di Negeri Paman Sam yang juga berada di pusat pemerintahan. strong>(RN)