Jakarta, innews.co.id – Tindakan oknum dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memata-matai rapat resmi Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi APDB Provinsi Papua Tahun 2019 dinilai telah menciderai hati pemerintah dan DPR Papua yang telah serius mengikuti arahan dan pembinaan yang dilakukan KPK selama 4 tahun di Provinsi Papua tentang Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua.

Bahkan, merespon saran dari KPK, Pemerintah Papua, telah membangun sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perijinan, dan e-lapor.

“Pemerintah Provinsi Papua telah berusaha dengan sumber daya yang kami miliki diatas kekurangan dan kelemahan kami orang papua untuk mendukung penuh arahan-arahan KPK melalui rencana aksi pemberatasan korupsi di Papua,” tulis rilis resmi dari Pemerintah Provinsi Papua yang diterima innews, Senin (11/2/2019).

Kuasa Hukum Bupati Papua Stefanus Roy Rening, SH., MH., saat ditemui di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019) siang menerangkan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan bahwa panggilan saksi terhadap Sekretaris Pribadi Gubernur Papua belum bisa dilakukan karena yang bersangkutan harus mendampingi tugas Gubernur. Karena itu, pemanggilan diminta ditunda.

Selain itu, disampaikan pula, karena rencananya akan dipanggil 20 saksi yang notabenenya para pejabat di Papua, maka Roy Rening menyarankan pemeriksaan dilakukan di Jayapura agar proses bisa lebih cepat.

Cek laporan

Lebih jauh Roy memaparkan pihaknya juga mengecek adanya laporan dugaan penganiayaan terhadap 2 oknum pegawai KPK. “Pemberitaan di media sosial, katanya 2 oknum pegawai KPK ini dianiaya mengakibatkan hidung patah dan muka robek. Saya tunjukkan foto bahwa tidak ada tanda-tanda penganiayaan yang dilakukan para pejabat Papua,” urainya seraya mengeluarkan foto yang menunjukkan 2 oknum KPK dalam kondisi baik-baik saja.

Dengan tegas Roy meminta KPK untuk tidak menggeser isu lantaran kegagalan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Papua. “KPK harus mempertanggungjawabkan telah gagal melakukan OTT,” tukas Roy.

Lanjut Roy dengan nada tinggi berujar, “Pimpinan KPK harus menjelaskan secara transparan dan terbuka perbuatan OTT yang dilakukan oknum KPK. Jangan sampai KPK dipakai sebagai alat politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap pejabat-pejabat pemerintahan di Republik ini”.

Indikasi kuat, tambah Roy, saat diperiksa handphone milik salah satu oknum Muhamad Gilang Wicaksono ditemui grup WhatsApps bernama Bubar (buruan baru). “Disitu jelas ada komunikasi yang mengarahkan pengintaian. KPK harus jujur. Dugaan tindak pidana apa yang sedang diselidiki dari Pemerintah Provinsi Papua,” terangnya.

Padahal, beberapa hari sebelumnya, pejabat Pemerintah Papua dipanggil KPK terkait koordinasi pemberantasan korupsi. Sabtunya ada upaya melakukan OTT. “Penegakan hukum harus beradab, bukan biadab,” cetus Roy seraya meminta pertanggungjawaban pemimpin KPK.

Apalagi, dari hasil interogasi kedua oknum yang ditangkap diketahui bahwa pengintaian mereka karena disuruh oleh salah seorang Pimpinan KPK. “Kami sudah tahu siapa Pimpinan KPK yang menyuruh mereka mengintai Pejabat Pemerintah Papua,” ujarnya. (RN)