Koperasi di era digital

Jakarta, innews.co.id – Bagi dunia usaha, masuk di era digital tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pun demikian bagi koperasi—dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana membangun kultur digital bagi para pelaku usaha.

Pesatnya pertumbuhan teknologi digital dewasa ini dapat dilihat secara kasat mata. Mulai dari munculnya beragam smartphone dengan kualitas yang kian canggih, media sosial dalam berbagai rupa, tatap muka jarak jauh (teleconference), sampai pada aneka software yang bertumbuh dengan dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Tidak itu saja, pemerintahan masa kini pun nampak begitu serius menggenjot pembangunan infrastruktur fisik digital sampai ke daerah-daerah terpencil. Bahkan, Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sejak beberapa tahun lalu telah mencanangkan road map Industri 4.0 yang juga disebut Making Indonesia 4.0. Ini sejalan dengan target globalisasi di level ASEAN yang akan dimulai tahun 2020 mendatang.

Pada revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi keniscayaan yang diyakini akan merubah wajah dunia. Pemanfaatan internet of things akan menjadi sebuah kekuatan baru yang akan melahirkan dimensi perubahan, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.

Dalam dunia ekonomi, kemajuan dunia digital melahirkan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya kepada siapapun dan dimanapun. Metode peer to peer markets bakal terwujud di era digital ini.

Kemajuan teknologi digital juga melahirkan kesetaraan dan kesempatan bagi setiap masyarakat, tidak saja untuk berbisnis (enterpreneur), tapi juga untuk bertransaksi secara lebih mudah (online).

Perkembangan dunia digital yang demikian pesat tentu menuntut kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Ini lantaran kultur digital erat hubungannya dengan kualitas SDM. Sejauhmana tiap insan yang berkecimpung dalam suatu usaha memiliki kemampuan (skill) yang karib dengan dunia digital.

Reformasi total

Bicara koperasi, yang menurut data Kementerian Koperasi dan UKM berjumlah lebih dari 153 ribu dengan anggota lebih dari 35 juta jiwa, tentu tidaklah mudah masuk dalam rimba digitalisasi. Menjadi tantangan tersendiri, baik secara lembaga maupun individu di dalamnya.

Kementerian Koperasi dan UKM di era kepemimpinan AAGN Puspayoga sejak awal konsisten mendengungkan Reformasi Total Koperasi, di mana salah satunya adalah perubahan paradigma dari koperasi tradisional menjadi koperasi digital.

Pemanfaatan teknologi kerap disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam berbagai kesempatan. Mulai dari pemanfaatan teknologi untuk pembukuan, pembuatan laporan, pemasaran produk, sampai kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menggunakan teknologi canggih seperti teleconference.

Tentu bukan perkara mudah. Sebab, mayoritas koperasi di Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan semata, bukan keprofesionalitasan. Spirit kebersamaan yang ada terkadang mengabaikan profesionalitas serta kemampuan dan kemauan untuk terus belajar memperbarui kualitas diri.

Akibatnya, banyak koperasi dan UMKM di Indonesia yang membiarkan manajemen usahanya menerapkan pola tradisional.

Seiring waktu, geliat kemajuan teknologi telah mendapat angin segar, di mana semakin banyak koperasi di Indonesia yang menggunakan model komputerisasi dan digitalisasi, baik dalam pelaporan keuangan, manajemen, aplikasi simpan pinjam, dan sebagainya.

Salah satu koperasi yang sudah sejak 2007 mengimplementasikan sistem komputerisasi (online realtime system) untuk semua unit usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa yang didirikan pada dekade 70-an.

Menurut Wawan, Humas Kospin Jasa, seluruh sistem dan aplikasi yang digunakan dibangun sendiri oleh manajemen Kospin Jasa. “Dengan pola digital sekarang ini, pelayanan kepada anggota menjadi lebih maksimal. Selain itu, kinerja menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Hal lain yang menguntungkan adalah ada banyak perbankan dan pihak ketiga yang mengajak Kospin Jasa untuk bekerja sama yang saling menguntungkan. Dari sisi pembukuan juga lebih rapih dan terpercaya.

Guna mendukung hal tersebut, menurut Wawan, sudah barang tentu setiap karyawan atau calon karyawan diwajibkan menguasai komputer.

Ubah pola pikir

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2017 ‘membolehkan’ penerapan digitalisasi koperasi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan kini adalah perubahan mind-set dari para pengurus koperasi.

Seperti disampaikan Catur Susanto Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM, dalam membangun kultur digital di lingkungan koperasi dan UMKM yang perlu diperhatikan pertama adalah merubah pola pikir (mind-set) para pelaku koperasi dan UMKM.

“Koperasi (pengurusnya, red) perlu menggeser paradigma, terutama dalam memasuki era digitaliasi dan globalisasi,” serunya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hal yang dituntut adalah bagaimana pengurus koperasi sebagai bagian eksekutif mengembangkan kreatifitas dan inovasi yang maksimal. “Dengan inovasi dan kreativitas eksekutif, saya yakin mampu menggerakkan anggota dan stakeholder koperasi dalam melakukan upaya dan terobosan dalam merespon perubahan lingkungan bisnis eksternal koperasi seiring berkembangnya information technology (IT) dan digitalisasi. Dengan begitu, koperasi akan sejajar, bahkan bisa melebihi badan usaha lainnya,” yakin Catur.

Beberapa reformasi—bahkan revolusi—yang mungkin saja dilakukan oleh koperasi dan UMKM dalam memasuki era milenial antara lain:

Pertama, melakukan reformasi struktural maupun kultural elemen SDM sebagai stakeholder internal koperasi, terutama dalam merespon lingkungan bisnis dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi;

Kedua, melakukan perubahan paradigma, terutama piranti organisasi koperasi (anggota, pengurus, dan pengawas), bahwa koperasi bukan sekadar organisasi yang bersifat sosial, tetapi merupakan lembaga bisnis yang sejajar dengan badan usaha lain, seperti PT, CV, Firma, dan lainnya, yang pengelolaan dituntut secara profesional;

Ketiga, melakukan evolusi secara bertahap dan kontinu agar koperasi dari dimensi kelembagaan semakin sehat dengan ditopang dimensi usaha yang kian menguat;

Keempat, melakukan modernisasi branding, baik personal branding yakni kompetensi, kapasitas SDM; maupun organizational branding yaitu pengarusutamaan tata kelola dan manajemen koperasi seiring berkembangnya lingkungan bisnis yang kian kompleks dan modern sehingga eksistensi koperasi tetap hadir di kalangan masyarakat, terutama generasi muda;

Kelima, membudayakan dan memasyarakatkan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan digitalisasi di lingkungan koperasi, mulai dari cara sederhana, baik komunikasi maupun transaksi, sehingga masyarakat koperasi akan sadar IT dan menciptakan habitat dan budaya digitalisasi oleh pelaku koperasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kultur digital di lingkungan koperasi. Tentu menjadi mimpi bersama di mana koperasi di Indonesia akan mampu bersaing di pasar global. Tidak hanya berkutat di ruang domestik, tapi mampu tampil di panggung internasional dengan kemampuan lembaga/organisasi yang kuat, serta personal di dalamnya yang mumpuni. Membangun kultur digital adalah keniscayaan bangkitnya koperasi di era milenial. (RN)